Jakarta, (ANTARA Lampung) - Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menilai pola distribusi tertutup elpiji bersubsidi tiga kilogram sebagai kebijakan yang tidak cerdas karena hanya akan memindahkan permasalahan ke masalah lainnya.
"Distribusi tertutup itu kebijakan yang tidak 'smart' karena hanya memindahkan permasalahan satu ke permasalahan lainnya, seharusnya di-'review' kembali," kata Kardaya dalam diskusi bertema "Mengusik dan Menelaah Permasalahan LPG 3 kilogram" di Jakarta, Senin.
Mantan Kepala BP Migas itu menilai pola distribusi tertutup untuk elpiji tiga kilogram akan menimbulkan dampak yang signifikan kepada masyarakat.
Pola tersebut dinilai akan menimbulkan "geger energi" di kalangan masyarakat karena akan sangat terasa mencekam.
"Elpiji itu beda dengan listrik karena kelihatan bendanya. Kalau distribusi tertutup diberlakukan, nantinya akan ada polisi di mana-mana sehingga bisa timbulkan geger energi. Kalau bisa di-'review' kembali," katanya.
Sebelumnya, pemerintah akan memberlakukan sistem distribusi elpiji tiga kilogram secara tertutup melalui pemberian subsidi langsung dengan memakai kartu kepada masyarakat dan usaha mikro yang berhak menerimanya.
Pemerintah akan melakukan tahapan uji coba sistem distribusi elpiji bersubsidi tabung tiga kilogram secara tertutup pada Juni 2015 dan rencananya akan diberlakukan pada awal 2016.
Nantinya, pemberian subsidi langsung berupa dana jumlah tertentu ke masyarakat yang berhak itu akan dijadikan satu dengan program kartu pemerintah lainnya.
Dengan total subsidi yang mencapai Rp26 triliun, maka diperkirakan setiap kepala keluarga (KK) dan usaha mikro bisa mendapat subsidi sekitar Rp42.000-45.000 per bulan.
