Bandarlampung (Antara Lampung) - Fungsionaris PDI Perjuangan di Provinsi Lampung menyatakan siap turun ke bawah untuk menyosialisasikan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden-wapres 2014-2019.
Pengurus PDI Perjuangan Provinsi Lampung Apriliati SH MH, di Bandarlampung, Kamis, menegaskan bahwa sesuai dengan keputusan partai, pasangan Jokowi-JK harus disosialisasikan kepada masyarakat luas agar terpilih pada Pilpres 9 Juli 2014.
Berkaitan itu, kata calon anggota DPRD Provinsi Lampung terpilih dari Daerah Pemilihan Kota Bandarlampung itu, pada Sabtu (24/5) akan dideklarasikan Sekretariat Nasional Perempuan Pendukung Jokowi di Lampung.
"Kami akan deklarasikan Seknas Perempuan Pendukung Jokowi di Lampung untuk mengajak kaum perempuan di daerah ini dapat memilih pasangan tersebut," kata advokat di Lampung itu pula.
Menurut dia, dalam deklarasi itu akan diadakan pula diskusi publik berkaitan dengan sejumlah persoalan dan isu-isu dihadapi kaum perempuan sekaligus tawaran solusinya, untuk disodorkan dan dijalankan oleh pasangan Jokowi-JK saat mendapatkan amanah untuk memimpin bangsa ini lima tahun ke depan.
Fungsionaris PDI Perjuangan Kota Bandarlampung Fandi Chandra juga menegaskan siap terjun ke bawah untuk bertemu masyarakat menyosialisasikan pasangan Jokowi-JK secara optimal agar mendapatkan dukungan mayoritas warga khususnya di Kota Bandarlampung.
Apriliati dan Fandi menyebutkan, saat ini telah bertebaran kampanye hitam yang bertujuan menjelekkan dan merusak nama baik serta kredibilitas Jokowi yang disebarkan pihak tertentu dan diduga bertujuan mendukung kemenangan calon presiden lainnya.
"Karena itu, kami akan 'all out' terjun ke lapangan bertemu masyarakat untuk menjelaskan duduk soal yang benar, dan mengingatkan masyarakat tidak gampang dipengaruhi informasi yang keliru tentang pasangan Jokowi-JK," kata Apriliati.
Salah satu kampanye hitam yang bertujuan menjelekkan Jokowi di mata kalangan pendidik adalah yang menyebutkan bahwa tunjangan sertifikasi guru akan dihapuskan bila Jokowi menang dan menjadi Presiden. Ini merupakan informasi yang salah dan harus segera diluruskan agar tidak salah memilih pemimpin negeri ini ke depan.
"Para pendidik dan masyarakat harus tahu dan mendapatkan informasi yang benar bahwa Jokowi tidak pernah menyatakan akan menghapuskan tunjangan sertifikasi guru seperti disebarluaskan itu," katanya.
Pihaknya akan meluruskan berbagai informasi yang keliru seperti itu, sekaligus menyosialisasikan kelebihan dan program-program unggulan yang akan diusung dan dijalankan pasangan Jokowi-JK bila dipercayai dan mendapatkan amanah memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
