KSAL Soal Pemimpin Nasional

id KSAL Soal Pemimpin Nasional, AL, Marinir, Laut, Katak, Pasukan katak, Fregat, Amfibi, Tank Baja, Serdadu, Selam, Diving, Diver, Perbatasan, Pulau, Pan

KSAL Soal Pemimpin Nasional

CEGAH ABRASI PANTAI LAUT. (ANTARA/Kristian Ali).

Perlu ada 'political will' yang kuat dari kepemimpinan nasional kita untuk membangun kebijakan maritim yang melandasi pembangunan nasional."
Jakarta, 20/5 (Antara) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio mengharapkan kepemimpinan nasional ke depan seyogianya memiliki visi maritim yang kuat guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Hal itu dikatakan KSAL saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional dengan Tema 'Kepemimpinan Nasional dan Pembangunan Berorientasi Maritim: Strategi dan Kebijakan yang Integral', di Jakarta, Selasa.

Menurut KSAL, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum mampu mentransformasikan potensi kekayaan maritim menjadi sumber kemakmuran, kemajuan dan kedaulatan bangsa.

Padahal, lanjut dia, negara Indonesia dianugerahi sebuah negara kepulauan terbesar dengan potensi kekayaan alam dan lautan yang melimpah ruah serta terletak pada posisi strategis, yang diapit dua benua dan dua samudera yang menghubungkan negara-negara ekonomi maju.

Namun, di samping itu semua juga menimbulkan kerawananan yang harus dihadapi Indonesia sebagai konsekuensi logis dari kondisi dan potensi yang ada, antara lain, ilegal fishing, transnational crime, pembajakan dan sengketa perbatasan.

"Disini perlu disadari tentang pentingnya visi maritim bagi bangsa Indonesia. Melalui pembangunan nasional yang berorientasi maritim (maritime base oriented) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa," kata Marsetio.

Bila ditelisik lebih jauh, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan sebagai bangsa maritim, yakni pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Pada saat itu, laut dijadikan media dan tulang perekonomian sehingga dibangun armada laut yang kuat untuk menjalankan perdagangan dan mengamankan perekonomian.

Namun, kata dia, sejak zaman penjajahan Indonesia seolah-olah dibuat lupa akan jati diri bangsa sebagai bangsa bahari. Serta diubah pemikiran kita sebagai bangsa agraris yang cenderung mengabaikan laut.

Marsetio menambahkan, dengan kebijakan politik, ekonomi dan pertahanan keamanan yang didukung peraturan dan perundang-undangan kemaritiman diharapkan mampu menjadi landasan bagi pelaksanaan pembangunan nasiona secara integral. Namun, hal itu bukan perkara mudah karena semangat menjadikan bidang maritim sebagai basis ekonomi pembangunan harus didukung oleh tekad yang kuat dan komitmen bersama dari para pengambil kebijakan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Perlu ada 'political will' yang kuat dari kepemimpinan nasional kita untuk membangun kebijakan maritim yang melandasi pembangunan nasional," kata KSAL.

TNI AL sebagai komponen kekuatan pertahanan negara di laut akan senantiasa mendukung kebijakan pemerintah dengan menyelaraskan strategi pembinaan kekuatannya.

"Dalam rangka mendukung pembangunan nasional maritim, maka TNI AL memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum di laut. Hal ini merupakan salah satu kunci sukses untuk membangun maritim Indonesia karena terjaminnya keamanan dan tegaknya kedaulatan hukum di perairan yurisdiksi Indonesia merupakan pondasi pembangunan maritim Indonesia," kata Marsetio.
Pewarta :
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar