Hargai Perempuan Tanpa Eksploitasi

Jumat, 28 Desember 2012 08:00 WIB

Menghargai perempuan harus dilakukan dengan menghentikan segala bentuk eksploitasi terhadap mereka, kata aktivis Komunitas Muslim di London Timur, Yumna Umm Nusaybah di Delft, Belanda, Jumat,"

(ANTARA LAMPUNG) - Hingga di ujung 2012, kondisi perempuan di Indonesia, dan di sebagian besar negara-negara berkembang Asia semakin terpuruk seiring menguatnya jeratan kemiskinan, sempitnya lapangan pekerjaan bagi kaum lelaki serta semangat pemberdayaan perempuan.

Semua hal ini memaksa para perempuan, lajang maupun yang telah berkeluarga, yang belia maupun yang paruh baya, untuk mengais kepingan materi sebagai buruh dan tenaga kerja wanita di luar negeri. Inilah harga perempuan, senilai dengan uang yang bisa dibawa pulang.

Membiarkan perempuan bekerja tanpa jaminan perlindungan dan keamanan akan kondisi fisik dan kehormatan mereka adalah bentuk eksploitasi terhadap kaum hawa, yang seharusnya menempati kedudukan mulia karena perannya yang istimewa dalam keluarga dan masyarakat.

Menghargai perempuan harus dilakukan dengan menghentikan segala bentuk eksploitasi terhadap mereka, kata aktivis Komunitas Muslim di London Timur, Yumna Umm Nusaybah di Delft, Belanda, Jumat.

Sementara itu menurut perwakilan kantor media Hizbut Tahrir di Inggris, Dr.Nazreen Nawaz, kapitalisme yang berbasis riba yang dipaksakan dunia Barat atas negara-negara berkembang, memodelkan pertumbuhan ekonomi 'berbahan bakar utang'.

"Akibatnya perekonomian negara menjadi rapuh, pengangguran masal terus bertambah, dan jutaan keluarga di negara-negara berkembang dilanda kemiskinan akut," kata Nazreen pada konferensi perempuan internasional yang diselenggarakan Hizbut Tahrir beberapa waktu lalu di Jakarta.

Anehnya, pemerintah negara-negara berkembang tersebut masih bertahan dengan sistem kapitalisme. Privatisasi atas sumber-sumber hajat hidup orang banyak, pasar bebas yang kompetitif tanpa kendali negara, yang menyumbat alur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat terus dikobarkan demi meningkatkan pendapatan negara.

"Kapitalisme telah memakan banyak korban. Termasuk jutaan perempuan Indonesia, dan negara-negara berkembang lainnya di Asia yang harus meninggalkan rumah dan anak-anak mereka untuk bekerja demi uang yang jumlahnya sama sekali tidak sebanding dengan pengorbanan mereka," kata Yumna.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2011 sebesar 12,49 persen atau 30.018.930 jiwa. Angka ini memang turun dibandingkan 2010 sebesar 13,33 persen atau 31.023.400 jiwa. Pemerintah berharap angka ini mengecil dalam rentang 10,5 hingga 11,5 persen pada 2012.

Namun ini hanya angka yang tidak mempersempit kesenjangan sosial, tidak pula mengurangi tekanan para perempuan di Indonesia untuk menjadi buruh migran, buruh pabrik, buruh tani atau pedagang kecil dalam kondisi yang mirip perbudakan, demi menyambung hidup diri dan keluarga mereka.

Eksploitasi

Di Indonesia, 39,8 juta perempuan bekerja menjadi buruh, sementara 4,2 juta lainnya menempuh ribuan mil dari rumah mereka menuju negeri-negeri asing, jauh dari keluarga yang mereka kasihi, untuk menjadi tenaga kerja wanita.

"90 persen para perempuan yang harus ke luar negeri mencari penghidupan merupakan buruh migran domestik yang rentan terhadap kekerasan oleh majikan, diperlakukan tidak manusiawi oleh lembaga penyalur tenaga kerja, atau dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari mereka," kata perwakilan kantor media pusat Hizbut Tahrir bagian Asia Tenggara Fika M. Komara.

Dia mengatakan kekerasan yang dialami para buruh migran domestik perempuan sebelum tiba di negara tujuan kerja antara lain meliputi penyitaan dokumen pribadi, pelecehan seksual dan penyiksaan fisik, gaji tidak dibayarkan, jam kerja yang panjang (16 hingga 18 jam per hari sepanjang pekan), tidak ada kehidupan privasi, ketergantungan pada hutang, penipuan oleh agen rekruitmen, bahkan perdagangan manusia.

"Setelah sampai di tempat kerja mereka juga mendapatkan perlakuan layaknya perbudakan modern," kata Fika.

Mereka tidak mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan tempat kerja, bahkan untuk sekadar beristirahat, harus siap bekerja 24 jam sehari, tanpa batasan jenis pekerjaan yang harus dilakukan sehingga para perempuan ini rentan terhadap eksploitasi oleh majikan.

"Kekerasan ini terjadi pada hampir seluruh para pekerja migran domestik perempuan yang berasal dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina dan India," ujar Fika.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat, hingga 2012 jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri mencapai 3.998.592 orang.

Dengan jumlah pekerja sebanyak ini, total remitansi (pengiriman uang) yang tercatat pada 19 BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) se-Indonesia pada tahun 2011 sebesar Rp66.082.481.882.242.

Hingga Juli 2012, remitansi mencapai Rp58.257.830.946.580 dengan jumlah total penempatan sebanyak 362.510 TKI.

"Namun, apakah layak bagi pemerintah membanggakan pendapatan nasional sebanyak ini, sementara kehormatan dan nyawa para tenaga kerja Indonesia, yang 90 persennya merupakan perempuan, berada di bawah ancaman majikan, dan bayang-bayang mendapatkan perlakukan tidak senonoh dan penganiayan," kata Fika.

Sistem Islam

"Jelas, bahwa kapitalisme-lah biang dari ekspolitasi perempuan yang harus bekerja untuk memerangi kemiskinan dalam keluarga mereka," kata perwakilan media Hizbut Tahrir Inggris, Shohana Khan yang menyoroti eksploitasi perempuan Indonesia dan Bangladesh.

Pemerintah Indonesia dan Bangladesh akan berpendapat telah menetapkan kondisi untuk memastikan para perempuan tidak perlu meninggalkan negeri mereka demi mendapatkan pekerjaan. Namun, yang perlu dipastikan adalah jaminan bagi mereka untuk keluar dari belitan kemiskinan.

"Para perempuan tetap harus meninggalkan keluarga mereka karena pemerintah telah gagal menyediakan lingkungan di mana warga negara memiliki akses ke kekayaan tanah yang mereka miliki di negeri mereka sendiri," jelas Shohana.

Pemerintah di negara-negara ini harus segera meninggalkan kapitalisme dan menerapkan sistem ekonomi yang sehat, katanya.

Dia menjelaskan sistem ini melarang privatisasi sumberdaya alam dan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur, pertanian, serta industri teknologi. Pondasi kebijakannya diarahkan agar kekayaan terdistribusi secara efektif sehingga manjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap warga negara.

Masalah pengangguran masal diatasi dengan produktivitas yang sehat melalui pengolahan sumber-sumberdaya yang dimiliki masyarakat.

"Hal ini akan memungkinkan kaum laki-laki memenuhi kewajiban mereka untuk menafkahi keluarga , sedangkan di saat yang sama negara mampu memenuhi kebutuhan kaum perempuan yatim yang tidak lagi memiliki kerabat laki-laki yang menafkahi mereka," kata Fika.

Berkaitan dengan hal tersebut, Nazreen menambahkan, sistem kehidupan ini adalah Islam yang hanya dapat terwujud jika negeri-negeri Muslim kembali kepada kepemimpinan Khilafah.

"Khilafah Islam selama belasan abad telah terbukti berhasil membangun peradaban manusia yang cemerlang karena menyediakan solusi praktis untuk berbagai persoalan, termasuk membebaskan para perempuan dari eksploitasi kapitalisme," kata Nazreen.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.