Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal optimistis bahwa produksi padi di Provinsi Lampung dapat meningkat sebesar 15-20 persen pada 2026 melalui sejumlah upaya berkelanjutan.
"Kita bersyukur tahun 2025 produksi padi di Lampung naik hampir 15 persen, yakni dari 2,7 juta ton menjadi 3 juta ton. Kami optimistis di tahun 2026 produksi bisa naik lagi sekitar 15-20 persen,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan peningkatan produksi padi tersebut akan semakin diperkuat dengan penerapan pupuk organik cair yang ditargetkan merata pada tahun 2026, dan diperkirakan mampu meningkatkan produktivitas hingga 10 persen.
"Selain padi, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong peningkatan produksi jagung, serta memperkuat kerja sama antar daerah, salah satunya, melalui perjanjian kerja sama di sektor pertanian antara Lampung dan Jawa Tengah," katanya.
Gubernur pun menyakini Provinsi Lampung akan berkontribusi dalam mendukung swasembada pangan nasional seiring meningkatnya produksi pertanian di Lampung.
"Kita antar daerah saling membutuhkan. Lampung dapat memasok gula, sementara Jawa Tengah memasok cabai dan bawang. Ini bentuk sinergi menjaga stabilitas pangan nasional,” ucap dia.
Ia juga memastikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian, melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten setempat, untuk menginventarisasi, serta mendaftarkan lahan pertanian dalam program lahan sawah berkelanjutan agar tidak beralih fungsi.
Sebelumnya, pemerintah pusat telah menyampaikan capaian swasembada pangan nasional pada 2025 dengan jumlah stok pangan mencapai 3,2 juta ton.
Sementara itu, kesejahteraan petani tahun lalu juga menunjukkan kinerja positif dengan adanya nilai tukar petani secara nasional yang mencapai 125.
Baca juga: Prabowo targetkan bangun 1.100 kampung nelayan, kejar swasembada pangan 2026
Baca juga: Prabowo bertekad Indonesia dapat swasembada pangan tiap tahun
Baca juga: Menko Zulhas kembali tegaskan beras dan jagung tak perlu impor