Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung Otto Fitriandy memaparkan bahwa capaian indeks inklusi keuangan di Provinsi Lampung pada 2025 mencapai 80,51 persen.
"Berdasarkan survei tahun 2025, indeks inklusi keuangan Lampung mencapai 80,51 persen, sedangkan indeks literasi keuangannya berada di angka 66,46 persen," ujar Otto Fitriandy berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan setiap peningkatan satu persen dari indeks literasi dan inklusi keuangan tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,16 persen.
"Meskipun angka kita terus meningkat dibandingkan tahun 2024, tugas besar kita saat ini adalah mengejar target inklusi nasional sebesar 91 persen," kata dia lagi.
Dia menyampaikan pula, sedangkan untuk progres penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Lampung per 15 Desember 2025 telah mencapai Rp10,49 triliun.
"Ini juga bisa dikolaborasikan dengan TPAKD yang dapat berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis komoditas desa melalui program Desa Perkasa dan digitalisasi transaksi bagi UMKM agar mereka bisa naik kelas," ujarnya pula.
Menurut dia, program TPAKD tidak hanya berfokus pada peningkatan inklusi keuangan, tetapi juga harus seimbang dengan literasi keuangan.
"Mari bersama-sama meningkatkan capaian inklusi dan literasi keuangan. Yang paling penting adalah bagaimana inklusi keuangan ini bisa menggerakkan perekonomian daerah. Di situlah kita harus masuk dan bergerak," katanya lagi.
Ia mengatakan dengan salah satu program unggulan TPAKD di 2025, yakni Desa Perkasa yang disinergikan dengan program Desaku Maju milik Pemerintah Provinsi Lampung. Program tersebut dapat diimplementasikan dengan Astacita pemerintah pusat, dengan pembangunan ekonomi tidak lagi terpusat di perkotaan, melainkan berbasis desa, komoditas unggulan desa, dan seluruh elemen masyarakat desa.
"Ini adalah ekosistem yang baik untuk didampingi oleh industri jasa keuangan bersama pemerintah daerah untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan," katanya pula.
Baca juga: OJK blokir 2.617 entitas keuangan ilegal hingga November 2025,
Baca juga: OJK tekankan pentingnya media perluas edukasi keuangan lewat informasi publik
Baca juga: OJK sebut utang pinjaman online tumbuh 22,16 persen jadi Rp90,99 T di Q3