Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar melontar kritik terhadap pelaksanaan program hilirisasi tambang yang "ugal-ugalan" karena merusak lingkungan dan tak memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Muhaimin mengemukakan hal itu ketika menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. mengenai penanggulangan praktik tambang ilegal untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam (SDA) pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu malam.
"Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satunya memperhatikan adalah data SDM (sumber daya manusia), itu ada 2.500 tambang ilegal, sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," ujar Muhaimin.
Ia mengatakan saat ini masyarakat dapat menyaksikan dalam penambangan dan bisnis tambang Indonesia, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, dan adanya kecelakaan kerja serta tenaga asing mendominasi.
Di sisi, Muhaimin mengemukakan perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya, di Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi sampai sekarang bisa 13 persen, yang menurutnya tinggi sekali. Tapi, rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati hilirisasi.
"Apa yang mau kita lakukan sementara tambang ilegal juga terus berlangsung," ujarnya.
Muhaimin mengemukakan hal itu ketika menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. mengenai penanggulangan praktik tambang ilegal untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam (SDA) pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu malam.
"Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satunya memperhatikan adalah data SDM (sumber daya manusia), itu ada 2.500 tambang ilegal, sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," ujar Muhaimin.
Ia mengatakan saat ini masyarakat dapat menyaksikan dalam penambangan dan bisnis tambang Indonesia, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, dan adanya kecelakaan kerja serta tenaga asing mendominasi.
Di sisi, Muhaimin mengemukakan perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya, di Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi sampai sekarang bisa 13 persen, yang menurutnya tinggi sekali. Tapi, rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati hilirisasi.
"Apa yang mau kita lakukan sementara tambang ilegal juga terus berlangsung," ujarnya.