Muhaimin kritik program hilirisasi tambang dalam debat
Minggu, 21 Januari 2024 21:53 WIB
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) tiba di lokasi debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO/M. Risyal Hidayat/tom.
Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar melontar kritik terhadap pelaksanaan program hilirisasi tambang yang "ugal-ugalan" karena merusak lingkungan dan tak memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Muhaimin mengemukakan hal itu ketika menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. mengenai penanggulangan praktik tambang ilegal untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam (SDA) pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu malam.
"Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satunya memperhatikan adalah data SDM (sumber daya manusia), itu ada 2.500 tambang ilegal, sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," ujar Muhaimin.
Ia mengatakan saat ini masyarakat dapat menyaksikan dalam penambangan dan bisnis tambang Indonesia, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, dan adanya kecelakaan kerja serta tenaga asing mendominasi.
Di sisi, Muhaimin mengemukakan perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya, di Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi sampai sekarang bisa 13 persen, yang menurutnya tinggi sekali. Tapi, rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati hilirisasi.
"Apa yang mau kita lakukan sementara tambang ilegal juga terus berlangsung," ujarnya.
Muhaimin mengemukakan hal itu ketika menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. mengenai penanggulangan praktik tambang ilegal untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam (SDA) pada debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu malam.
"Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satunya memperhatikan adalah data SDM (sumber daya manusia), itu ada 2.500 tambang ilegal, sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan," ujar Muhaimin.
Ia mengatakan saat ini masyarakat dapat menyaksikan dalam penambangan dan bisnis tambang Indonesia, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, dan adanya kecelakaan kerja serta tenaga asing mendominasi.
Di sisi, Muhaimin mengemukakan perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Misalnya, di Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonomi sampai sekarang bisa 13 persen, yang menurutnya tinggi sekali. Tapi, rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati hilirisasi.
"Apa yang mau kita lakukan sementara tambang ilegal juga terus berlangsung," ujarnya.
Pewarta : Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor : Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Terpopuler - Pemilu
Lihat Juga
Terkait kebocoran DPT Pemilu 2024, Ketua KPU disidang kode etik di DKPP
28 February 2024 13:13 WIB, 2024
Petugas panwas distrik hilang di Papua Tengah, Bawaslu: Kami berharap ditemukan
27 February 2024 17:09 WIB, 2024
Kata pengamat, hak angket hanya membuktikan DPR bekerja untuk rakyat
27 February 2024 14:40 WIB, 2024
Gibran belum ingin ungkap kementerian baru bidangi makan siang gratis
26 February 2024 12:02 WIB, 2024