Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengharapkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) mempublikasikan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah setempat.
"Saya belum melihat TVRI Lampung mempublikasikan BUMDes. Padahal kegiatan BUMDes cukup berhasil," kata Arinal pada Refleksi Akhir Tahun 2023 TVRI Lampung, di Bandarlampung, Selasa malam.
Ia menyebutkan ada sekitar 2.246 BUMDes di Lampung dan rata-rata omzetnya mencapai Rp6-7 juta per hari.
Menurutnya, selain mengelola sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, BUMDes di Lampung juga mendapatkan penghasilan dari sektor jasa pembayaran pajak seperti pajak kendaraan.
Arinal mengatakan masyarakat desa bukan tidak patuh untuk membayar pajak seperti pajak kendaraan mengingat jarak yang jauh antara desa dan ibukota kabupaten.
Karena itu, banyak di antara mereka tak membayarkan pajak kendaraan karena biaya menuju ke ibukota kabupaten hampir sama dengan membayar pajak.
"Karena itu, BUMDes di Lampung bekerja sama dengan instansi terkait berinisiatif memberikan layanan jasa pembayaran pajak kendaraan," ujarnya.
Di sisi lain, Arinal juga meminta LPP TVRI Lampung mengekspose Warung Sehat dan Program Aplikasi Sehat Berjaya yang ada di desa.
"Warung Sehat ini merupakan kolaborasi PT Kimia Farma Apotek dan Pemprov Lampung," ujarnya.
Arinal menambahkan Warung Sehat merupakan toko obat milik BUMDes dan kehadirannya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh produk dan layanan kesehatan.
Selain Gubernur Lampung, hadir pada acara itu yakni Direktur LPP TVRI Iman Brotoseno, sejumlah anggota DPR RI dan para pejabat Pemprov Lampung dan tokoh setempat.
"Saya belum melihat TVRI Lampung mempublikasikan BUMDes. Padahal kegiatan BUMDes cukup berhasil," kata Arinal pada Refleksi Akhir Tahun 2023 TVRI Lampung, di Bandarlampung, Selasa malam.
Ia menyebutkan ada sekitar 2.246 BUMDes di Lampung dan rata-rata omzetnya mencapai Rp6-7 juta per hari.
Menurutnya, selain mengelola sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, BUMDes di Lampung juga mendapatkan penghasilan dari sektor jasa pembayaran pajak seperti pajak kendaraan.
Arinal mengatakan masyarakat desa bukan tidak patuh untuk membayar pajak seperti pajak kendaraan mengingat jarak yang jauh antara desa dan ibukota kabupaten.
Karena itu, banyak di antara mereka tak membayarkan pajak kendaraan karena biaya menuju ke ibukota kabupaten hampir sama dengan membayar pajak.
"Karena itu, BUMDes di Lampung bekerja sama dengan instansi terkait berinisiatif memberikan layanan jasa pembayaran pajak kendaraan," ujarnya.
Di sisi lain, Arinal juga meminta LPP TVRI Lampung mengekspose Warung Sehat dan Program Aplikasi Sehat Berjaya yang ada di desa.
"Warung Sehat ini merupakan kolaborasi PT Kimia Farma Apotek dan Pemprov Lampung," ujarnya.
Arinal menambahkan Warung Sehat merupakan toko obat milik BUMDes dan kehadirannya diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh produk dan layanan kesehatan.
Selain Gubernur Lampung, hadir pada acara itu yakni Direktur LPP TVRI Iman Brotoseno, sejumlah anggota DPR RI dan para pejabat Pemprov Lampung dan tokoh setempat.