Mesuji (ANTARA) - Kementerian Sosial meresmikan peluncuran dan pengukuhan Pelopor Perdamaian Indonesia di Kompleks Taman Kehati, Kabupaten Mesuji, Lampung, Selasa.
"Segenap warga negara Indonesia mempunyai cita-cita untuk hidup damai dan sejahtera. Namun, Kebhinekaan yang sejatinya adalah berkah bagi bangsa Indonesia dibarengi pula
dengan potensi konflik; dan ini diperburuk oleh imbas negatif dari COVID-19. Karena itu Kementerian Sosial RI bersama dengan korps relawan mewakili semangat, tekad, dan kerja keras dalam menjaga keserasian sosial dalam memelihara persatuan dan kesatuan," ungkap Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dalam keterangan yang diterima di Mesuji, Selasa.
Ia menyebutkan Indonesia memiliki hampir 1.500 suku bangsa yang tersebar di 17.000 pulau. Ini adalah kekayaan yang harus dijaga bersama dengan toleransi, saling menghargai dan menghormati agar kita dapat hidup damai berdampingan.
Cita-cita perdamaian ini bukan tanpa tantangan. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional mencatat pada tahun 2018 – 2019 saja, terjadi 71 peristiwa konflik sosial di
berbagai provinsi.
Sebagian besar dilatarbelakangi oleh persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018 menunjukkan hampir 3.150 atau 3,75 persen dari total 84.000 desa di Indonesia rawan konflik sosial, dan menjadi ajang perkelahian massal.
Sekarang dan sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan kedepan, imbas pandemi COVID-19 ini ibarat menghembus api dalam sekam, dapat memantik perbedaan dan ketegangan menjadi konflik sosial terbuka.
Pada sisi lain, ada harapan yang tidak kunjung padam. Pengalaman membuktikan keberhasilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para relawan lainya untuk memelihara nilai-nilai kearifan lokal, menyelesaikan konflik sosial, dan mewujudkan kembali keserasian sosial.
Untuk memperkuat peran penting masyarakat dalam mencegah dan mengatasi berbagai persoalan di masyarakat khususnya yang berpotensi terjadinya konflik sosial.
Kementerian Sosial RI sejak lama menyadari hal ini. Pada tanggal 21 September 2010, Kementerian sudah membentuk korps relawan Pelopor Perdamaian Indonesia, disingkat Pordam, yang beranggotakan hampir 1.500 relawan di seluruh wilayah Indonesia.
Memasuki usia 10 tahun, semangat para relawan tidak pernah pudar. Maka, dengan semangat Kementerian Sosial “HADIR”, korps ini dikukuhkan kembali, dan diperkuat.
“Relawan Pordam adalah peredam potensi perpecahan” begitu kata Menteri Sosial.
“Berbeda dengan Tagana yang datang dengan seragam mencolok dari luar wilayah bencana dan melakukan tindakan yang cepat di lapangan, relawan Pordam adalah para relawan lokal yang bekerja dengan senyap, selalu ramah, bertutur lembut, dan berdada lapang” tambahnya.
Sebagai aset Kementerian Sosial, korps relawan Pordam sudah dilatih, diorganisasi, dan didukung untuk memelihara perdamaian termasuk melalui kayanan dukungan psikososial.
Pertama, mereka diberi kompetensi untuk membina memelihara modal sosial termasuk kearifan lokal, semangat kesetiakawanan dan gotong royong - yang sangat diperlukan dalam
suasana tidak menentu akibat pandemi ini.
Kedua, keterampilan rekayasa sosial dalam hal pendampingan, fasilitasi dan mediasi diantara berbagai unsur kebhinekaan, termasuk kelompok agama, suku, ras, dan golongan.
Ketiga, mengupayakan Keserasian Sosial sebagai tujuan perdamaian melalui pencegahan, peredaman potensi, dan resolusi konflik serta pemulihan pada situasi pasca konflik.
Bertempat di Taman Keragaman Hayati, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sejak 29 November sampai 2 Desember 2020, hadir lebih dari 200 perwakilan Pelopor Perdamaian dari
berbagai daerah.
Kemuncak pengukuhan Pordam itu ditandai dengan penandatanganan prasasti Pelopor Perdamaian dan prasasti Keserasian Sosial oleh Menteri Sosial.
Menteri Sosial RI juga menyampaikan bantuan sosial berupa 1.000 paket sembako, 6.000 masker, 3 lokasi bantuan Keserasian Sosial dan 4 kelompok bantuan Kearifan Lokal dengan total bantuan sebesar Rp910 juta.
Juliari Batu Bara memilih Kabupaten Mesuji sebagai tuan rumah perhelatan perdamaian nasional serta prasasti Pelopor Perdamaian dan Keserasian Sosial.
Ini bukan tanpa alasan, Kabupaten Mesuji telah berhasil mengupayakan keserasian sosial dan perdamaian setelah bertahun-tahun hidup dengan konflik sosial. Kabupaten ini patut menjadi teladan.
"Pengukuhan Pelopor Perdamaian mewakili tekad Kementerian Sosial RI untuk bersama relawan Pordam mencegah dan meredam potensi konflik sosial. Perjalanan menuju
keserasian sosial masih panjang, apalagi pada musim pandemi ini.
Menteri Sosial menutup dengan suatu ajakan agar seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa memberikan sumbangsih dalam memelihara kehidupan damai dan, bersama Kementerian Sosial “HADIR”, mewujudkan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Segenap warga negara Indonesia mempunyai cita-cita untuk hidup damai dan sejahtera. Namun, Kebhinekaan yang sejatinya adalah berkah bagi bangsa Indonesia dibarengi pula
dengan potensi konflik; dan ini diperburuk oleh imbas negatif dari COVID-19. Karena itu Kementerian Sosial RI bersama dengan korps relawan mewakili semangat, tekad, dan kerja keras dalam menjaga keserasian sosial dalam memelihara persatuan dan kesatuan," ungkap Menteri Sosial Juliari P. Batubara, dalam keterangan yang diterima di Mesuji, Selasa.
Ia menyebutkan Indonesia memiliki hampir 1.500 suku bangsa yang tersebar di 17.000 pulau. Ini adalah kekayaan yang harus dijaga bersama dengan toleransi, saling menghargai dan menghormati agar kita dapat hidup damai berdampingan.
Cita-cita perdamaian ini bukan tanpa tantangan. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional mencatat pada tahun 2018 – 2019 saja, terjadi 71 peristiwa konflik sosial di
berbagai provinsi.
Sebagian besar dilatarbelakangi oleh persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018 menunjukkan hampir 3.150 atau 3,75 persen dari total 84.000 desa di Indonesia rawan konflik sosial, dan menjadi ajang perkelahian massal.
Sekarang dan sampai dengan waktu yang tidak dapat ditentukan kedepan, imbas pandemi COVID-19 ini ibarat menghembus api dalam sekam, dapat memantik perbedaan dan ketegangan menjadi konflik sosial terbuka.
Pada sisi lain, ada harapan yang tidak kunjung padam. Pengalaman membuktikan keberhasilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para relawan lainya untuk memelihara nilai-nilai kearifan lokal, menyelesaikan konflik sosial, dan mewujudkan kembali keserasian sosial.
Untuk memperkuat peran penting masyarakat dalam mencegah dan mengatasi berbagai persoalan di masyarakat khususnya yang berpotensi terjadinya konflik sosial.
Kementerian Sosial RI sejak lama menyadari hal ini. Pada tanggal 21 September 2010, Kementerian sudah membentuk korps relawan Pelopor Perdamaian Indonesia, disingkat Pordam, yang beranggotakan hampir 1.500 relawan di seluruh wilayah Indonesia.
Memasuki usia 10 tahun, semangat para relawan tidak pernah pudar. Maka, dengan semangat Kementerian Sosial “HADIR”, korps ini dikukuhkan kembali, dan diperkuat.
“Relawan Pordam adalah peredam potensi perpecahan” begitu kata Menteri Sosial.
“Berbeda dengan Tagana yang datang dengan seragam mencolok dari luar wilayah bencana dan melakukan tindakan yang cepat di lapangan, relawan Pordam adalah para relawan lokal yang bekerja dengan senyap, selalu ramah, bertutur lembut, dan berdada lapang” tambahnya.
Sebagai aset Kementerian Sosial, korps relawan Pordam sudah dilatih, diorganisasi, dan didukung untuk memelihara perdamaian termasuk melalui kayanan dukungan psikososial.
Pertama, mereka diberi kompetensi untuk membina memelihara modal sosial termasuk kearifan lokal, semangat kesetiakawanan dan gotong royong - yang sangat diperlukan dalam
suasana tidak menentu akibat pandemi ini.
Kedua, keterampilan rekayasa sosial dalam hal pendampingan, fasilitasi dan mediasi diantara berbagai unsur kebhinekaan, termasuk kelompok agama, suku, ras, dan golongan.
Ketiga, mengupayakan Keserasian Sosial sebagai tujuan perdamaian melalui pencegahan, peredaman potensi, dan resolusi konflik serta pemulihan pada situasi pasca konflik.
Bertempat di Taman Keragaman Hayati, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, sejak 29 November sampai 2 Desember 2020, hadir lebih dari 200 perwakilan Pelopor Perdamaian dari
berbagai daerah.
Kemuncak pengukuhan Pordam itu ditandai dengan penandatanganan prasasti Pelopor Perdamaian dan prasasti Keserasian Sosial oleh Menteri Sosial.
Menteri Sosial RI juga menyampaikan bantuan sosial berupa 1.000 paket sembako, 6.000 masker, 3 lokasi bantuan Keserasian Sosial dan 4 kelompok bantuan Kearifan Lokal dengan total bantuan sebesar Rp910 juta.
Juliari Batu Bara memilih Kabupaten Mesuji sebagai tuan rumah perhelatan perdamaian nasional serta prasasti Pelopor Perdamaian dan Keserasian Sosial.
Ini bukan tanpa alasan, Kabupaten Mesuji telah berhasil mengupayakan keserasian sosial dan perdamaian setelah bertahun-tahun hidup dengan konflik sosial. Kabupaten ini patut menjadi teladan.
"Pengukuhan Pelopor Perdamaian mewakili tekad Kementerian Sosial RI untuk bersama relawan Pordam mencegah dan meredam potensi konflik sosial. Perjalanan menuju
keserasian sosial masih panjang, apalagi pada musim pandemi ini.
Menteri Sosial menutup dengan suatu ajakan agar seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa memberikan sumbangsih dalam memelihara kehidupan damai dan, bersama Kementerian Sosial “HADIR”, mewujudkan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.