KPK hendak undang Mendikbud bahas Program Organisasi Penggerak
Rabu, 29 Juli 2020 15:01 WIB
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Markarim membahas Program Organisasi Penggerak (POP) yang saat ini menjadi polemik.
"Terkait yang sekarang lagi ramai POP itu, kami akan rencana mengundang Pak Menteri ke mari bersama Irjen dan Dirjen. Jadi, nanti mungkin itu bisa salah satu agenda yang kami sampaikan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar "Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB" yang disiarkan akun Youtube KPK, Rabu.
Lebih lanjut, Lili juga menyatakan bahwa lembaganya akan menelaah soal program tersebut.
"Selain itu kami akan menelaah tentang kebijakan tersebut," kata Lili.
Sementara dalam kesempatan sama, Nadiem menyatakan Kemendikbud memutuskan untuk mengevaluasi program tersebut selama 3 sampai 4 minggu.
Selain itu, kata dia, Kemendikbud juga akan mengundang pihak-pihak eskternal untuk memberikan penilaian soal program tersebut.
"Kami memutuskan untuk melakukan evaluasi 3-4 minggu evaluasi lagi, kami ingin mengundang pihak-pihak eksternal untuk melihat sistem kami, tolong berikan penilaian melalui sistem seleksi kami," ungkap Nadiem.
Evaluasi itu, lanjut dia, juga untuk memastikan apakah program tersebut sudah tepat dan efektif di tengah wabah COVID-19 saat ini.
"Kami ingin memastikan untuk apakah dengan COVID ini "timing" dan "timeline"-nya sudah tepat dan efektivitas programnya masih bisa berjalan dan setiap organisasi kami akan lakukan "triple check" lagi mengenai kelayakan, kredibilitas mereka," tuturnya.
Ia juga memastikan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tidak akan menerima hibah dari pemerintah sepeser pun.
"Namun, mereka masih bergabung dalam program agar kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan semuanya diukur dalam sistem "monitoring" kita," ujar Nadiem.
Terakhir, ia juga mengharapkan agar Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dapat kembali bergabung dalam program tersebut.
"Harapan besar saya yang luar bisa bahwa dengan perubahan ini dan penyempurnaan-penyempurnaan apapun di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali membimbing kami kembali melibatkan diri dalam proses ini dan terus menyempurnakan program kami," kata Nadiem.
"Terkait yang sekarang lagi ramai POP itu, kami akan rencana mengundang Pak Menteri ke mari bersama Irjen dan Dirjen. Jadi, nanti mungkin itu bisa salah satu agenda yang kami sampaikan," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar "Menjaga Integritas Dalam Implementasi Kebijakan PPDB" yang disiarkan akun Youtube KPK, Rabu.
Lebih lanjut, Lili juga menyatakan bahwa lembaganya akan menelaah soal program tersebut.
"Selain itu kami akan menelaah tentang kebijakan tersebut," kata Lili.
Sementara dalam kesempatan sama, Nadiem menyatakan Kemendikbud memutuskan untuk mengevaluasi program tersebut selama 3 sampai 4 minggu.
Selain itu, kata dia, Kemendikbud juga akan mengundang pihak-pihak eskternal untuk memberikan penilaian soal program tersebut.
"Kami memutuskan untuk melakukan evaluasi 3-4 minggu evaluasi lagi, kami ingin mengundang pihak-pihak eksternal untuk melihat sistem kami, tolong berikan penilaian melalui sistem seleksi kami," ungkap Nadiem.
Evaluasi itu, lanjut dia, juga untuk memastikan apakah program tersebut sudah tepat dan efektif di tengah wabah COVID-19 saat ini.
"Kami ingin memastikan untuk apakah dengan COVID ini "timing" dan "timeline"-nya sudah tepat dan efektivitas programnya masih bisa berjalan dan setiap organisasi kami akan lakukan "triple check" lagi mengenai kelayakan, kredibilitas mereka," tuturnya.
Ia juga memastikan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation tidak akan menerima hibah dari pemerintah sepeser pun.
"Namun, mereka masih bergabung dalam program agar kita bisa belajar dari pengalaman mereka dan semuanya diukur dalam sistem "monitoring" kita," ujar Nadiem.
Terakhir, ia juga mengharapkan agar Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dapat kembali bergabung dalam program tersebut.
"Harapan besar saya yang luar bisa bahwa dengan perubahan ini dan penyempurnaan-penyempurnaan apapun di masa depan bahwa NU, Muhammadiyah, dan PGRI bisa kembali membimbing kami kembali melibatkan diri dalam proses ini dan terus menyempurnakan program kami," kata Nadiem.
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor : Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Gubernur NTB sebut kegiatan Fornas VIII bukan hanya tentang kompetisi olahraga
27 July 2025 13:54 WIB
Bupati Lamtim ajak kolaborasi organisasi mahasiswa dan kepemudaan untuk bangun daerah
10 March 2025 12:04 WIB
KONI Lampung lakukan perombakan pengurus untuk efektivitas kinerja organisasi
25 December 2024 9:59 WIB, 2024
Terpopuler - Sekolah/Perguruan Tinggi
Lihat Juga
Disdik Lampung tingkatkan kemampuan akademik lalui pembiasaan soal berbasis HOTS
14 January 2026 20:21 WIB
Sekolah desa sebagai pusat peradaban, Dosen UM Kalianda lakukan pengabdian di Lampung Selatan
12 January 2026 14:50 WIB
Program FKUI kampus pertama peraih akreditasi internasional dari IAAHEH-INT
21 December 2025 10:11 WIB