Bandarlampung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menyiapkan skema khusus guna mengantisipasi kendala jaringan pada kegiatan pengawasan Pilkada 2020.
"Pada kegiatan Pemilihan Kepala Daerah tahun ini kami memanfaatkan sejumlah metode yang memanfaatkan teknologi," ujar Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, saat dihubungi di Bandarlampung, Kamis.
Ia menjelaskan, untuk mencegah adanya sejumlah kendala dalam kegiatan pengawasan akibat kendala jaringan, sejumlah skema akan dilakukan salah satunya dengan melakukan pengawasan secara langsung.
"Kami saat ini telah mengurangi beragam kegiatan koordinasi secara tatap muka, dengan memanfaatkan sistem daring. Bila pelaksanaan pengawasan Pilkada terjadi kendala maka petugas akan mengawasi langsung ke lapangan, namun dilengkapi APD lengkap," katanya.
Ia mengatakan, langkah antisipasi tersebut dilakukan sebab telah teridentifikasi ada sejumlah daerah di Provinsi Lampung yang memiliki area blankspot.
"Di Lampung dari 8 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada telah terindikasi sejumlah area blank spot yang nantinya akan menyebabkan kendala jaringan, seperti di Kota Bandarlampung ada 6 kecamatan yang terkendala jaringan," ujarnya.
Menurutnya, selain mengantisipasi adanya kendala jaringan Bawaslu juga mengidentifikasi sejumlah kerawanan meliputi ancaman kesehatan masyarakat, politisasi bantuan sosial, politik uang, serta netralitas ASN.
"Pada kegiatan Pemilihan Kepala Daerah tahun ini kami memanfaatkan sejumlah metode yang memanfaatkan teknologi," ujar Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, saat dihubungi di Bandarlampung, Kamis.
Ia menjelaskan, untuk mencegah adanya sejumlah kendala dalam kegiatan pengawasan akibat kendala jaringan, sejumlah skema akan dilakukan salah satunya dengan melakukan pengawasan secara langsung.
"Kami saat ini telah mengurangi beragam kegiatan koordinasi secara tatap muka, dengan memanfaatkan sistem daring. Bila pelaksanaan pengawasan Pilkada terjadi kendala maka petugas akan mengawasi langsung ke lapangan, namun dilengkapi APD lengkap," katanya.
Ia mengatakan, langkah antisipasi tersebut dilakukan sebab telah teridentifikasi ada sejumlah daerah di Provinsi Lampung yang memiliki area blankspot.
"Di Lampung dari 8 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada telah terindikasi sejumlah area blank spot yang nantinya akan menyebabkan kendala jaringan, seperti di Kota Bandarlampung ada 6 kecamatan yang terkendala jaringan," ujarnya.
Menurutnya, selain mengantisipasi adanya kendala jaringan Bawaslu juga mengidentifikasi sejumlah kerawanan meliputi ancaman kesehatan masyarakat, politisasi bantuan sosial, politik uang, serta netralitas ASN.