Denpasar (ANTARA) - Sejumlah komponen pariwisata Bali menemui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio pada Kamis (14/11) untuk mengklarifikasi pernyataan yang santer terkait hendak menjadikan Bali sebagai destinasi wisata yang ramah muslim.
"Kami di industri pariwisata khususnya sebagai warga Bali adalah pribadi-pribadi yang sangat dialogis dalam menyikapi berbagai hal. Agar tidak bergulir tambah liar dan menimbulkan efek negatif bagi bisnis pariwisata secara umum, kami pikir harus ada tindakan holistik dan mampu membuat semua pihak dapat menerima klarifikasi atas isu tersebut," kata Ketua PHRI Badung yang juga Ketua BPPD Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, dikonfirmasi di Denpasar, Jumat.
Baca juga: RS KPJ Penang-Firefly tawarkan paket wisata kesehatan halal
Dalam pertemuan yang diinisiasi Rai Suryawijaya itu, juga turut delapan tokoh pariwisata Bali lainnya yakni Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Ketua GIPI Bali ), I Made Sudjana (Ketua STPBI), I Gusti Agung Ngurah Darma Suyasa (Ketua Suksma Bali 2019),Yoga Iswara (President Director GHE dan Sekjen BVA).
Selain itu, I Ketut Swabawa (Wakil Ketua DPD IHGMA Bali), Ketut Jaman (Tim Ahli Gubernur Bali), Jaya Ishwari (BPPD Badung) dan Levie Lantu (Consultan Bali Convention Exhibition Bureau).
Menurut Rai, dalam dialog yang disiapkan dengan matang melalui komunikasi yang intensif dengan Menparekraf langsung itu, dalog berjalan sangat akrab dan penuh motivasi konstruktif selama tiga jam.
Rai mengemukakan dialog berupa pemaparan dari Menparekraf diawali dengan permohonan maaf Menparekraf karena belum sempat ke Bali yang sedianya dijadwalkan minggu ini, serta dalam konteks berita yang beredar disampaikan bahwa dalam "media conference" tersebut mengarahkan opini ke arah wisata halal yang pada saat itu disampaikan oleh Menparekraf sebagai destinasi ramah wisatawan muslim.
"Jadi pertanyaan tersebut saya jawab bahwa kita akan sediakan 'friendly moeslem tourism', bukan menjadikan Bali sebagai wisata agama tertentu, istilah 'friendly' ini kan menyejukkan, bukan antipati. Bahkan saya tahu sendiri banyak hotel-hotel di Bali juga sediakan mushala untuk sembahyang, dan tidak pernah ada informasi diskriminasi bagi wisatawan dari agama tertentu," kata Rai mengutip pernyataan Menparekraf.
Baca juga: Pemerintah Aceh tawarkan enam investasi wisata halal ke investor global
Oleh karena itu, lanjut Rai, persoalan dugaaan pernyataan wisata ramah muslim dari Menparekraf yang santer beredar selama ini sudah selesai.
"Pak Menteri sudah menyampaikan beberapa kali kepada pihak yang ditemui selama ini, dan kami bantu Beliau dengan menyebarluaskan visi dan misinya agar kita benar-benar fokus pada 'quality tourism' dan manfaat bagi seluruh anak bangsa," ujarnya.
Menparekraf juga menyampaikan sejumlah program yang ditujukan untuk Bali yakni berkomitmen menjaga dan menguatkan Bali dari sisi tradisi, budaya , alam dan kesenian, menggarap rencana "Asia Pacific Film Festival" di Bali, nengajukan "World Beach Games 2020" di Bali, mengusulkan "MTV Awards" di Bali dan membawa syuting film Holywood ke Indonesia dan Bali.
Dalam pertemuan tersebut, komponen pariwisata Bali juga menyampaikan sinergi Kemenparekraf dengan pemerintah daerah dalam hal-hal substantif yang bermanfaat untuk jangka panjang dan dampak pertumbuhan ekonomi bagi komunitas dan UKM dan terobosan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan kepariwisataan berdasarkan empat pilar yang telah ditetapkan sebagai UU.
Sementara itu, di bidang penguatan destinasi, Ketua GIPI Bali IB Agung Parta menyampaikan bahwa Bali sedang menyiapkan BaliCEB sebagai "hub" kegiatan MICE di Bali yang memiliki potensi sangat besar ke depannya.
Baca juga: BPPD jadikan Cianjur tempat kunjungan wisata halal
Dia menambahkan, Bali memiliki soliditas yang konsisten di industri kepariwisataan dengan melibatkan seluruh asosiasi yang ada.
"Kita ingin kondusitivitas pariwisata bisa terjaga sehingga para wisatawan nyaman datang ke Bali. Isu-isu yang kurang relevan dengan pariwisata yang bersifat global ini harus segera dituntaskan," ucap pria yang akrab disapa Gus Agung ini.
Dalam kesempatan itu, tim pariwisata Bali juga mengusulkan beberapa strategi untuk pariwisata ke depannya yakni meningkatkan koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah untuk sinkronisasi program dan membangun kerja sama yang strategis dari pihak Kemenpar dengan Kemendes terkait penciptaan "Community Based Tourism (CBT)" untuk menguatkan peran masyarakat desa sebagai "stakeholders dan shareholders".
Selanjutnya membangun kerja sama yang strategis dengan Kemendikbud terkait kesiapan guru-guru SMK dalam menguasai materi perhotelan dan pariwisata, sehingga komposisi guru produktif bisa lebih banyak kedepannya secara proporsional dibandingkan guru normatif dan adaptif.
Terakhir, mendorong percepatan program sertifikasi usaha pariwisata dengan mendorong para gubernur seluruh Indonesia membuat aturan yang mewajibkan setiap usaha untuk melakukan uji sertifikasi kelayakan dan standardisasi usaha menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
"Kami di industri pariwisata khususnya sebagai warga Bali adalah pribadi-pribadi yang sangat dialogis dalam menyikapi berbagai hal. Agar tidak bergulir tambah liar dan menimbulkan efek negatif bagi bisnis pariwisata secara umum, kami pikir harus ada tindakan holistik dan mampu membuat semua pihak dapat menerima klarifikasi atas isu tersebut," kata Ketua PHRI Badung yang juga Ketua BPPD Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, dikonfirmasi di Denpasar, Jumat.
Baca juga: RS KPJ Penang-Firefly tawarkan paket wisata kesehatan halal
Dalam pertemuan yang diinisiasi Rai Suryawijaya itu, juga turut delapan tokoh pariwisata Bali lainnya yakni Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Ketua GIPI Bali ), I Made Sudjana (Ketua STPBI), I Gusti Agung Ngurah Darma Suyasa (Ketua Suksma Bali 2019),Yoga Iswara (President Director GHE dan Sekjen BVA).
Selain itu, I Ketut Swabawa (Wakil Ketua DPD IHGMA Bali), Ketut Jaman (Tim Ahli Gubernur Bali), Jaya Ishwari (BPPD Badung) dan Levie Lantu (Consultan Bali Convention Exhibition Bureau).
Menurut Rai, dalam dialog yang disiapkan dengan matang melalui komunikasi yang intensif dengan Menparekraf langsung itu, dalog berjalan sangat akrab dan penuh motivasi konstruktif selama tiga jam.
Rai mengemukakan dialog berupa pemaparan dari Menparekraf diawali dengan permohonan maaf Menparekraf karena belum sempat ke Bali yang sedianya dijadwalkan minggu ini, serta dalam konteks berita yang beredar disampaikan bahwa dalam "media conference" tersebut mengarahkan opini ke arah wisata halal yang pada saat itu disampaikan oleh Menparekraf sebagai destinasi ramah wisatawan muslim.
"Jadi pertanyaan tersebut saya jawab bahwa kita akan sediakan 'friendly moeslem tourism', bukan menjadikan Bali sebagai wisata agama tertentu, istilah 'friendly' ini kan menyejukkan, bukan antipati. Bahkan saya tahu sendiri banyak hotel-hotel di Bali juga sediakan mushala untuk sembahyang, dan tidak pernah ada informasi diskriminasi bagi wisatawan dari agama tertentu," kata Rai mengutip pernyataan Menparekraf.
Baca juga: Pemerintah Aceh tawarkan enam investasi wisata halal ke investor global
Oleh karena itu, lanjut Rai, persoalan dugaaan pernyataan wisata ramah muslim dari Menparekraf yang santer beredar selama ini sudah selesai.
"Pak Menteri sudah menyampaikan beberapa kali kepada pihak yang ditemui selama ini, dan kami bantu Beliau dengan menyebarluaskan visi dan misinya agar kita benar-benar fokus pada 'quality tourism' dan manfaat bagi seluruh anak bangsa," ujarnya.
Menparekraf juga menyampaikan sejumlah program yang ditujukan untuk Bali yakni berkomitmen menjaga dan menguatkan Bali dari sisi tradisi, budaya , alam dan kesenian, menggarap rencana "Asia Pacific Film Festival" di Bali, nengajukan "World Beach Games 2020" di Bali, mengusulkan "MTV Awards" di Bali dan membawa syuting film Holywood ke Indonesia dan Bali.
Dalam pertemuan tersebut, komponen pariwisata Bali juga menyampaikan sinergi Kemenparekraf dengan pemerintah daerah dalam hal-hal substantif yang bermanfaat untuk jangka panjang dan dampak pertumbuhan ekonomi bagi komunitas dan UKM dan terobosan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan kepariwisataan berdasarkan empat pilar yang telah ditetapkan sebagai UU.
Sementara itu, di bidang penguatan destinasi, Ketua GIPI Bali IB Agung Parta menyampaikan bahwa Bali sedang menyiapkan BaliCEB sebagai "hub" kegiatan MICE di Bali yang memiliki potensi sangat besar ke depannya.
Baca juga: BPPD jadikan Cianjur tempat kunjungan wisata halal
Dia menambahkan, Bali memiliki soliditas yang konsisten di industri kepariwisataan dengan melibatkan seluruh asosiasi yang ada.
"Kita ingin kondusitivitas pariwisata bisa terjaga sehingga para wisatawan nyaman datang ke Bali. Isu-isu yang kurang relevan dengan pariwisata yang bersifat global ini harus segera dituntaskan," ucap pria yang akrab disapa Gus Agung ini.
Dalam kesempatan itu, tim pariwisata Bali juga mengusulkan beberapa strategi untuk pariwisata ke depannya yakni meningkatkan koordinasi antarpemerintah pusat dan daerah untuk sinkronisasi program dan membangun kerja sama yang strategis dari pihak Kemenpar dengan Kemendes terkait penciptaan "Community Based Tourism (CBT)" untuk menguatkan peran masyarakat desa sebagai "stakeholders dan shareholders".
Selanjutnya membangun kerja sama yang strategis dengan Kemendikbud terkait kesiapan guru-guru SMK dalam menguasai materi perhotelan dan pariwisata, sehingga komposisi guru produktif bisa lebih banyak kedepannya secara proporsional dibandingkan guru normatif dan adaptif.
Terakhir, mendorong percepatan program sertifikasi usaha pariwisata dengan mendorong para gubernur seluruh Indonesia membuat aturan yang mewajibkan setiap usaha untuk melakukan uji sertifikasi kelayakan dan standardisasi usaha menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.