Lampung Timur (ANTARA) - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung Bayu Witara mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru Edhy Prabowo diharapkan mampu mengatasi kesulitan nelayan dalam memperoleh BBM bersubsidi.
"Harapan saya menteri yang baru meneruskan program menteri sebelumnya dan menteri yang baru harus bisa menyelesaikan persoalan nelayan yang mendasar. Yang pertama persoalan BBM, karena banyak daerah nelayan yang belum tersentuh kebijakan pemerintah," kata Bayu Witara dihubungi di Lampung Timur, Rabu.
Bayu mengatakan, dari kunjungannya ke 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, masih banyak nelayan di daerah yang masih kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi karena tidak terdapat stasiun BBM di kampung nelayan.
Baca juga: Penasihat HNSI akan bawa permasalahan nelayan di Lampung ke pusat
"Ini harus diperhatikan oleh menteri yang baru," ujarnya.
Menurut Bayu, jalan mengatasi kesulitan mendapat BBM di daerah nelayan adalah dengan membangun stasiun BBM di kampung nelayan setempat.
Selanjutnya, masalah yang krusial untuk segera diatasi adalah soal dokumen kapal nelayan.
Baca juga: HNSI Lampung laksanakan Musda VII
"Bantu nelayan mendapatkan dokumen kapal nelayan. Permudah nelayan membikin surat kapal dengan menyederhanakan birokrasinya," jelasnya.
Berikutnya, kata dia, bantu nelayan mengembangkan usaha dengan memberikan bantuan modal untuk berusaha.
"Bantu nelayan modal usaha, kalau alat tangkap nelayan sudah punya, alat tangkap perlu tapi yang paling prioritas bantu nelayan modal usaha," tambahnya.
Menurut Bayu, program Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus sejalan dengan program pemerintah provinsi sehingga tujuan nelayan sejahtera dapat segera tercapai.
"Harapan saya menteri yang baru meneruskan program menteri sebelumnya dan menteri yang baru harus bisa menyelesaikan persoalan nelayan yang mendasar. Yang pertama persoalan BBM, karena banyak daerah nelayan yang belum tersentuh kebijakan pemerintah," kata Bayu Witara dihubungi di Lampung Timur, Rabu.
Bayu mengatakan, dari kunjungannya ke 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, masih banyak nelayan di daerah yang masih kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi karena tidak terdapat stasiun BBM di kampung nelayan.
Baca juga: Penasihat HNSI akan bawa permasalahan nelayan di Lampung ke pusat
"Ini harus diperhatikan oleh menteri yang baru," ujarnya.
Menurut Bayu, jalan mengatasi kesulitan mendapat BBM di daerah nelayan adalah dengan membangun stasiun BBM di kampung nelayan setempat.
Selanjutnya, masalah yang krusial untuk segera diatasi adalah soal dokumen kapal nelayan.
Baca juga: HNSI Lampung laksanakan Musda VII
"Bantu nelayan mendapatkan dokumen kapal nelayan. Permudah nelayan membikin surat kapal dengan menyederhanakan birokrasinya," jelasnya.
Berikutnya, kata dia, bantu nelayan mengembangkan usaha dengan memberikan bantuan modal untuk berusaha.
"Bantu nelayan modal usaha, kalau alat tangkap nelayan sudah punya, alat tangkap perlu tapi yang paling prioritas bantu nelayan modal usaha," tambahnya.
Menurut Bayu, program Kementerian Kelautan dan Perikanan juga harus sejalan dengan program pemerintah provinsi sehingga tujuan nelayan sejahtera dapat segera tercapai.