Pemerintah RI berharap Belanda dapat membantu mengatasi persoalan diskriminasi terhadap produk minyak sawit Indonesia di Eropa.
Dukungan yang diberikan Belanda terhadap pengelolaan sawit berkelanjutan di Indonesia diberikan melalui program pengembangan kapasitas bagi para petani kelapa sawit.
Kerja sama pengembangan kapasitas tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia di New York, Amerika Serikat pada 26 September lalu.
“Jadi yang dilakukan Belanda adalah dalam konteks memastikan bahwa produk sawit kita yang masuk ke Belanda berasal dari sumber yang berkelanjutan,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah, usai menghadiri diskusi publik yang diisi oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Jakarta, Senin.
Dalam beberapa waktu terakhir, ekspor sawit Indonesia terhambat setelah Uni Eropa melarang produk minyak sawit masuk ke negara-negara anggota blok tersebut akibat isu kelestarian lingkungan.
Untuk itu, pemerintah Indonesia terus menggiatkan diplomasinya untuk memerangi diskriminasi terhadap produk sawit di Eropa.
Jokowi dan Mahathir bersatu hadapi diskriminasi sawit Uni Eropa
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa ekspor minyak sawit ke Eropa pada 2018 turun menjadi 4,8 juta ton atau senilai 3 miliar dolar AS, dari 3,5 miliar dolar AS pada tahun sebelumnya.
Sementara Belanda masuk dalam tiga negara tujuan utama ekspor sawit Indonesia dengan jumlah yang dikirim mencapai 1,2 juta ton pada 2018.
Uni Eropa bantah lakukan kampanye hitam kelapa sawit Indonesia
Pemerintah Indonesia berharap Belanda bantu atasi diskriminasi sawit di Eropa
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menjawab pertanyaan media usai menghadiri diskusi publik yang diisi oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Jakarta, Senin (7/10/2019). (ANTARA/Yashinta Difa)
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menjawab pertanyaan media usai menghadiri diskusi publik yang diisi oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Jakarta, Senin (7/10/2019). (ANTARA/Yashinta Difa)
Jakarta (ANTARA) -