Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk membiayai pembebasan lahan kawasan wisata Toronipa di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe.
Ketua tim percepatan pembangunan kawasan wisata Toronipa Hado Hasina di Kendari, Rabu, mengatakan pemilik lahan di kawasan wisata Toronipa berdasarkan data pemerintah setempat sebanyak 90 orang.
"Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan tidak akan merugikan rakyatnya sepanjang proses penggantian biaya lahan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Hado.
Oleh karena itu, Pemprov Sultra menggandeng jasa konsultan independen untuk menaksir nilai penggantian tanah milik warga.
"Pemerintah hanya menyiapkan anggaran pembebasan lahan. Sedangkan yang menghitung nilai obyek tanah milik warga adalah jasa konsultan independen yang terpercaya," katanya.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang menyiapkan biaya pembebasan lahan milik warga.
"Semua pihak berharap penyelenggaraan pembangunan tidak merugikan siapa pun. Jika ada tanah milik warga yang disasar pembangunan sarana prasarana harus ada kompensasi," kata politisi PDI Perjuangan.
Menurut dia, destinasi wisata Toronipa harus didukung infrastruktur jalan yang baik agar menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.
Ketua tim percepatan pembangunan kawasan wisata Toronipa Hado Hasina di Kendari, Rabu, mengatakan pemilik lahan di kawasan wisata Toronipa berdasarkan data pemerintah setempat sebanyak 90 orang.
"Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan tidak akan merugikan rakyatnya sepanjang proses penggantian biaya lahan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Hado.
Oleh karena itu, Pemprov Sultra menggandeng jasa konsultan independen untuk menaksir nilai penggantian tanah milik warga.
"Pemerintah hanya menyiapkan anggaran pembebasan lahan. Sedangkan yang menghitung nilai obyek tanah milik warga adalah jasa konsultan independen yang terpercaya," katanya.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Sultra Nursalam Lada mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang menyiapkan biaya pembebasan lahan milik warga.
"Semua pihak berharap penyelenggaraan pembangunan tidak merugikan siapa pun. Jika ada tanah milik warga yang disasar pembangunan sarana prasarana harus ada kompensasi," kata politisi PDI Perjuangan.
Menurut dia, destinasi wisata Toronipa harus didukung infrastruktur jalan yang baik agar menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara.