Jakarta (Antaranews Lampung) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta setiap unsur masyarakat, terutama kepala kantor wilayah Kemenag se-Indonesia, untuk lebih proaktif dalam menjaga suasana agar tetap damai dan kondusif pada tahun politik. Lukman meminta jajaran Kemenag di seluruh Indonesia bisa mengajak para pengelola rumah ibadah untuk menghadirkan para penceramah agama yang tidak provokatif.
"Di Indonesia, banyak tokoh agama yang memiliki wawasan keagamaan mendalam dan moderat. Mereka perlu dihadirkan untuk memberikan pencerahan tentang moderasi agama," kata Menag Lukman dikutip laman kemenag.go.id yang dipantau dari Jakarta, Jumat.
Rumah ibadah, kata dia, juga harus senantiasa terpelihara kesuciannya dari ajang politik praktis pragmatis.
Menurut dia, agama jangan dijadikan alat politik yang mengadu domba atau memicu gesekan di tengah masyarakat.
Menag mengatakan bahwa nilai agama justru harus dijadikan sebagai acuan agar masyarakat tetap bersatu dalam keragaman, bukan memecah belahnya.
Khusus di tempat ibadah, dia mengajak tidak diisi dengan ceramah-ceramah bermateri kampanye politik praktis berikut konten penghinaan, penodaan, pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan ibadah/antarumat beragama.
"Materi ceramah agar juga tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif," katanya.
"Di Indonesia, banyak tokoh agama yang memiliki wawasan keagamaan mendalam dan moderat. Mereka perlu dihadirkan untuk memberikan pencerahan tentang moderasi agama," kata Menag Lukman dikutip laman kemenag.go.id yang dipantau dari Jakarta, Jumat.
Rumah ibadah, kata dia, juga harus senantiasa terpelihara kesuciannya dari ajang politik praktis pragmatis.
Menurut dia, agama jangan dijadikan alat politik yang mengadu domba atau memicu gesekan di tengah masyarakat.
Menag mengatakan bahwa nilai agama justru harus dijadikan sebagai acuan agar masyarakat tetap bersatu dalam keragaman, bukan memecah belahnya.
Khusus di tempat ibadah, dia mengajak tidak diisi dengan ceramah-ceramah bermateri kampanye politik praktis berikut konten penghinaan, penodaan, pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan ibadah/antarumat beragama.
"Materi ceramah agar juga tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif," katanya.