ICW Ragukan Pimpinan KPK
Minggu, 20 Desember 2015 5:55 WIB
Jakarta (ANTARA Lampung) - Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan KPK periode 2015--2019 dapat berlari kencang dalam pemberantasan korupsi karena cenderung lebih utamakan pencegahan.
"Lima pimpinan KPK pilihan Komisi III DPR RI cenderung lebih utamakan pencegahan," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Juntho, dalam diskusi "KPK Jilid IV" di Jakarta, Sabtu (19/12).
Menurut Emerson, kelima pimpinan KPK terpilih kurang menggembirakan, karena Komisi III DPR RI tampaknya memilih figur-figur yang setuju revisi UU KPK.
ICW, kata dia, mensinyalir gerakan yang ingin merevisi UU KPK substansinya ingin melemahkan kewenangan KPK.
"Jika UU KPK di revisi, kami khawatir KPK yang selama 12 tahun sudah berjalan baik makin lemah," katanya.
Emerson menambahkan, ICW juga melihat beberapa proses seleksi calon pimpinan KPK, baik di Panitia Seleksi (Pansel) maupun di Komisi III DPR RI, ada kecenderungan memilih figur yang fokus pada aspek pencegahan.
Kalau KPK lebih utamakan pencegahan, kata dia, maka KPK bisa berganti nama menjadi Komisi Pencegahan Korupsi.
Emerson juga melihat, dari 10 calon pimpinan KPK, ada tiga calon dari internal KPK yakni, yakni Busyro Muqqoddas, Johan Budi, dan Bambang Widjanarko, tapi tidak ada yang terpilih.
"Kami meyakini ketiga nama itu mampu meneruskan estapet kerja pimpinan KPK," katanya.
Menurut Emerson, wajah-wajah baru pimpinan KPK memang masih segar tapi perlu adaptasi dan proses untuk dapat berlari kencang melakukan pemberantasan korupsi.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil menilai, delapan nama calon pimpinan KPK hasil seleksi dari Pansel yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo ke DPR RI semuanya memenuhi persyaratan untuk menjadi pimpinan KPK.
Nasir mengibaratkan, calon pimpinan KPK itu seperti buah apel, ranum dan indah.
"Kalau buah apel itu dimakan, tidak membuat yang memakannya jadi sakit perut," katanya.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo memiliki itikad baik mengirimkan calon pimpinan KPK yang terbaik untuk melanjutkan tugas-tugas KPK.
"Siapa pun calon pimpinan KPK yang dipilih sudah oke. Mereka sudah siap bekerja," katanya.
"Lima pimpinan KPK pilihan Komisi III DPR RI cenderung lebih utamakan pencegahan," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Juntho, dalam diskusi "KPK Jilid IV" di Jakarta, Sabtu (19/12).
Menurut Emerson, kelima pimpinan KPK terpilih kurang menggembirakan, karena Komisi III DPR RI tampaknya memilih figur-figur yang setuju revisi UU KPK.
ICW, kata dia, mensinyalir gerakan yang ingin merevisi UU KPK substansinya ingin melemahkan kewenangan KPK.
"Jika UU KPK di revisi, kami khawatir KPK yang selama 12 tahun sudah berjalan baik makin lemah," katanya.
Emerson menambahkan, ICW juga melihat beberapa proses seleksi calon pimpinan KPK, baik di Panitia Seleksi (Pansel) maupun di Komisi III DPR RI, ada kecenderungan memilih figur yang fokus pada aspek pencegahan.
Kalau KPK lebih utamakan pencegahan, kata dia, maka KPK bisa berganti nama menjadi Komisi Pencegahan Korupsi.
Emerson juga melihat, dari 10 calon pimpinan KPK, ada tiga calon dari internal KPK yakni, yakni Busyro Muqqoddas, Johan Budi, dan Bambang Widjanarko, tapi tidak ada yang terpilih.
"Kami meyakini ketiga nama itu mampu meneruskan estapet kerja pimpinan KPK," katanya.
Menurut Emerson, wajah-wajah baru pimpinan KPK memang masih segar tapi perlu adaptasi dan proses untuk dapat berlari kencang melakukan pemberantasan korupsi.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil menilai, delapan nama calon pimpinan KPK hasil seleksi dari Pansel yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo ke DPR RI semuanya memenuhi persyaratan untuk menjadi pimpinan KPK.
Nasir mengibaratkan, calon pimpinan KPK itu seperti buah apel, ranum dan indah.
"Kalau buah apel itu dimakan, tidak membuat yang memakannya jadi sakit perut," katanya.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo memiliki itikad baik mengirimkan calon pimpinan KPK yang terbaik untuk melanjutkan tugas-tugas KPK.
"Siapa pun calon pimpinan KPK yang dipilih sudah oke. Mereka sudah siap bekerja," katanya.
Pewarta : Riza Harahap
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
ICW berharap Ketua KPK tidak cari-cari alasan dan penuhi panggilan polisi
20 October 2023 12:44 WIB, 2023
ICW ungkapkan 4 modus paling banyak digunakan dalam korupsi tahun 2021
18 April 2022 12:44 WIB, 2022
ICW sebut kinerja penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 capai 24 persen
18 April 2022 12:44 WIB, 2022
ICW: Peniadaan pidana korupsi dibawah Rp50 juta akan tingkatkan kasus
28 January 2022 16:46 WIB, 2022
Ketua KPK Firli Bahuri diadukan ICW atas dugaan terima diskon sewa heli
03 June 2021 22:13 WIB, 2021
Terpopuler - Politik Dan Hukum
Lihat Juga
72 peserta ikuti SKD Poltekpin 2026 di Lampung, Kemenkum tegaskan bebas biaya
29 September 2026 17:54 WIB
Kanwil Kemenkum Lampung luncurkan SATRIA BMN optimalkan pengelolaan aset negara
29 September 2026 15:49 WIB
Polres Lampung Selatan perkuat edukasi keselamatan lalu lintas bagi pelajar
28 September 2026 20:32 WIB
Ditresnarkoba Polda Lampung ungkap 379 kasus narkoba selama Ops Antik Krakatau 2026
28 September 2026 17:02 WIB