APINDO: Kenaikan BBM Harus Bertahap
Selasa, 19 Juli 2011 15:52 WIB
Pedagang besin eceran di Kampungbaru, Punduh Pedada, Pesawaran, Lampung menuang premium ke botol-botol kecil untuk dijual secara eceran, Selasa (19/7). (Foto ANTARA/M.Tohamaksun).
Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung mengatakan, jika Pemerintah menginginkan mengurangi subsidi dan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus bertahap.
"Pengurangan subsidi maupun kenaikan harga BBM diharapkan untuk mengatasi krisis di sejumlah daerah, tetapi tidak harus dilakukan terburu-buru, namun bertahap," kata Ketua Apindo Lampung, Yusuf Kohar, di Bandarlampung, Selasa.
Namun kata dia, pelaksanaan pengurangan subsidi maupun kenaikan harga BBM itu tidak secara mendadak dilakukan, harus bertahap.
Ia menyebutkan, secara realita subsidi BBM saat ini mengakibatkan pembengkakan anggaran.
Sehingga berdampak pada pembangunan secara nasional. "Bila dilakukan pengurangan subsidi atau menaikkan harga BBM harus dihitung secara komprehensif sehingga peruntukkannya jelas," kata dia.
Pemerintah katanya lagi, harus memformulasikan tentang kenaikan harga maupun pengurangan subsidi BBM tersebut sehingga dana tersebut dapat dipergunakan untuk pembangunan dan lainnya seperti kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyarankan pemerintah mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM, untuk mengatasi krisis yang terjadi di sejumlah daerah saat ini.
"Saya rasa solusi yang paling tepat adalah pemerintah harus mengurangi subsidi BBM, karena akan mewujudkan efisiensi dalam anggaran negara," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat HIPMI Erwin Aksa. (ANTARA/A054).
"Pengurangan subsidi maupun kenaikan harga BBM diharapkan untuk mengatasi krisis di sejumlah daerah, tetapi tidak harus dilakukan terburu-buru, namun bertahap," kata Ketua Apindo Lampung, Yusuf Kohar, di Bandarlampung, Selasa.
Namun kata dia, pelaksanaan pengurangan subsidi maupun kenaikan harga BBM itu tidak secara mendadak dilakukan, harus bertahap.
Ia menyebutkan, secara realita subsidi BBM saat ini mengakibatkan pembengkakan anggaran.
Sehingga berdampak pada pembangunan secara nasional. "Bila dilakukan pengurangan subsidi atau menaikkan harga BBM harus dihitung secara komprehensif sehingga peruntukkannya jelas," kata dia.
Pemerintah katanya lagi, harus memformulasikan tentang kenaikan harga maupun pengurangan subsidi BBM tersebut sehingga dana tersebut dapat dipergunakan untuk pembangunan dan lainnya seperti kesejahteraan rakyat.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyarankan pemerintah mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM, untuk mengatasi krisis yang terjadi di sejumlah daerah saat ini.
"Saya rasa solusi yang paling tepat adalah pemerintah harus mengurangi subsidi BBM, karena akan mewujudkan efisiensi dalam anggaran negara," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat HIPMI Erwin Aksa. (ANTARA/A054).
Pewarta :
Editor : M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Pertamina Patra Niaga perkuat tata kelola untuk ketahanan energi nasional
23 September 2026 5:15 WIB
Pertamina dan Pemprov Lampung pastikan stok BBM tersedia di Bandarlampung
22 September 2026 5:07 WIB
Pertamina Patra Niaga dan Pemprov Lampung sidak pastikan penyaluran BBM lancar
18 September 2026 8:46 WIB
Pertamina pastikan harga pertalite dan biosolar tidak naik hingga akhir 2026
12 September 2026 13:56 WIB
Pertamina Patra Niaga tindaklanjuti dugaan pungli biosolar di SPBU tol Lampung
02 July 2026 20:21 WIB
Terpopuler - Riil
Lihat Juga
Waykanan-Mesuji ditawarkan sebagai tempat industri gula kepada Taiwan
15 January 2019 18:00 WIB, 2019
Penerbangan Internasional Perdana Melalui Bandara Raden Inten II Pada Februari
11 January 2019 18:18 WIB, 2019