Jayapura (ANTARA Lampung) - Presiden Joko Widodo mengatakan pemberian grasi terhadap lima tahanan politik untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua.
"Ini adalah upaya sepenuh hati pemerintah dalam rangka untuk menghentikan stigma konflik yang ada di Papua. Kita ingin menciptakan Papua sebagai negeri yang damai," kata Presiden, saat konferensi pers di apas Abepura di Jayapura, Sabtu.
Presiden memberikan grasi kepada Apotnalogolik Lokobal (divonis 20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (penjara seumur hidup), Kimanus Wenda (19 tahun penjara), Linus Hiluka (19 tahun penjara) dan Jefrai Murib (penjara seumur hidup).
Kelimanya terlibat pembobolan gudang senjata Kodim 1710/Wamena pada 2003 lalu. Sebelumnya penahanan mereka dipindah ke Lapas Makassar dan kemudian dikembalikan ke Papua. Dua orang di Lapas Nabire dan tiga orang di Lapas Biak.
Presiden menegaskan bahwa pemberian grasi ini agar dilihat dalam rangka bingkai reskonsiliasi untuk terwujudnya Papua damai.
"Ini adalah awal, nantinya setelah ini akan ditindaklanjuti pemberian grasi atau amnesti untuk wilayah yang lain karena ada kurang lebih 90 orang yang masih di dalam penjara. Sekali lagi ini adalah awal dimulainya pembebasan," tutur Jokowi.
Presiden yang saat konferensi pers menghadirkan kelima tahanan politik yang mendapat grasi ini, mengajak para tahanan tapol yang masih di dalam tahanan dan juga masih berada di gunung membangun Papua.
"Kita ke depan ingin mengajak bersama-sama untuk membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan, ini ke depan yang ingin kita kerjakan jadi jangan ada yang manas-manasin lagi," ujar presiden yang didampingi panglima TNI, kapolri dan menteri Hukum dan HAM.
Jokowi berjanji akan melakukan koordinasi dengan Kodam sampai ke bawah untuk melakukan pendekatannya dengan cara membangun dan kesejahteraan Papua.
"Seperti apa, TNI ikut bangun infrastruktur, mengajar di sekolah, karena di gunung hal-hal seperti itu yang diperlukan. Bantu puskesmas," tegasnya.
Presiden berharap dengan bebasnya kelima tahanan politik ini dapat bersama-sama pemerintah membangun Papua bersama-sama dengan cara yang berbeda-beda. "Mungkin bisa berkebun atau honorer," tambahnya.(Ant)
