#KEUANGAN DAERAH

Kepala Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bayu Samodro mengatakan adanya bursa karbon dapat menjadi ...

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan bahwa obligasi dan sukuk daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. ...

Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) mencatat pendapatan Rp812 miliar sepanjang 2025, sebagai komitmen dalam memperkuat optimalisasi pemanfaatan aset negara. Direktur Utama PPKGBK ...

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung menyatakan bahwa realisasi kredit usaha rakyat (KUR) di Provinsi Lampung mencapai Rp3,59 triliun hingga Mei 2026. ...

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan hasil penertiban berupa denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp10,27 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu. Penyerahan ...

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus mempercepat reformasi pola kerja aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat. ...

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Lampung menyatakan bahwa Lampung Sharia Economic Festival (LaSEF) 2026 telah menarik kunjungan hingga tujuh ribu orang. "Lampung Sharia Economic ...

Geopolitik tidak pernah masuk ke APBD sebagai nama program. Ia juga tidak muncul dalam kegiatan, kode rekening belanja, atau dokumen teknis pemerintah daerah. Namun dampaknya terasa nyata berupa ...

Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan ...

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Provinsi Lampung Bimo Epyanto mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong ekonomi syariah menjadi motor penggerak ekonomi dan pembangunan daerah. ...