HUT ke-62, DPRD bacakan sejarah singkat berdirinya Provinsi Lampung

Rabu, 1 April 2026 08:29 WIB

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Mukhtar saat membacakan sejarah singkat berdirinya Provinsi Lampung dalam upacara peringatan HUT ke-62 Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/3/2026).

Dirgahayu ke-62 Provinsi Lampung. Peringatan ini menjadi momentum untuk menegaskan arah pembangunan ke depan

Kota Bandarlampung (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M. Syukron Mukhtar mendapatkan kehormatan membacakan sejarah singkat berdirinya Provinsi Lampung dalam upacara peringatan HUT ke-62 Provinsi Lampung yang berlangsung di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/3).

Dalam kesempatan itu, Syukron menyampaikan Lampung awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, Provinsi Lampung resmi berdiri pada 18 Maret 1964 dengan Bandarlampung sebagai ibu kota, hasil perjuangan para tokoh lokal yang menegaskan identitas, pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Sejak saat itu, Lampung terus berkembang menjadi pusat ekonomi, budaya, dan pertanian di Pulau Sumatera.

Upacara dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, selaku inspektur upacara mewakili Gubernur Lampung. Turut hadir jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta peserta upacara dari TNI, Polri, dan ASN.

Dalam amanat yang dibacakan, Wakil Gubernur menyampaikan arah pembangunan Provinsi Lampung yang menekankan pada Lampung maju, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi.

"Dirgahayu ke-62 Provinsi Lampung. Peringatan ini menjadi momentum untuk menegaskan arah pembangunan ke depan,” ujarnya.

Capaian pembangunan saat ini merupakan hasil kerja keras pendahulu, dengan Provinsi Lampung berkembang sebagai lumbung pangan nasional dan penggerak ekonomi di Sumatera.

Beberapa indikator makro menunjukkan perkembangan positif: pertumbuhan ekonomi 5,28 persen, tingkat kemiskinan 9,66 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,98 (kategori tinggi). Inflasi tahun 2025 tercatat terendah di Sumatera dan kedua terendah nasional.

Di bidang tata kelola pemerintahan, SAKIP meningkat ke predikat BB, serta Provinsi Lampung meraih penghargaan provinsi dengan kualitas pelayanan publik tertinggi secara nasional.

Pemprov Lampung juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui Program Desaku Maju, peningkatan infrastruktur dengan kemantapan jalan 79,79 persen, serta transformasi digital melalui aplikasi Lampung-In dengan lebih dari 30.000 pengguna.

Meski capaian positif diraih, tantangan pembangunan masih ada, termasuk keterbatasan fiskal dan dinamika global. Perencanaan yang efektif, efisien, dan kolaboratif menjadi kunci menghadapi tantangan tersebut.

HUT ke-62 Provinsi Lampung mengusung tema “Membangun Bersama Lampungku Maju”, sebagai wujud komitmen seluruh elemen masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan menuju visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

Oleh karena itu, M. Syukron Muchtar mengajak seluruh masyarakat memperkuat sinergi dan menghargai jasa para pahlawan serta pendahulu dalam membangun Provinsi Lampung.

DPRD berharap agar sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terus diperkuat sehingga pembangunan Lampung dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Lampung.

Pada kesempatan tersebut, Pemprov Lampung memberikan sejumlah penghargaan atas prestasi kerja dan dedikasi kepada jajaran perangkat daerah, instansi, serta individu yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Daftar penerima penghargaan yang diserahkan dalam upacara tersebut meliputi penghargaan evaluator internal SAKIP & dukungan digitalisasi, penghargaan penilaian kematangan perangkat daerah Tahun 2025, penghargaan penilaian maladministrasi pelayanan publik oleh Ombudsman RI tahun 2025, pegawai penerima penghargaan pada unit pelayanan publik dan penyerahan tali asih KORPRI kepada pensiunan.