DPRD minta layanan MBG terus berlanjut dan tak ada kekosongan

Rabu, 11 Februari 2026 16:04 WIB

Ilustrasi: Siswa-siswi sekolah dasar sedang menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). ANTARA/Dian Hadiyatna

Transisi layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan dampak langsung kepada siswa

Bandarlampung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandarlampung menegaskan bahwa layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berlanjut dan tidak boleh ada kekosongan dalam kondisi apa pun.

"Program MBG merupakan program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar anak-anak sekolah. Karena itu, tidak boleh terjadi kekosongan layanan dalam kondisi apa pun, terlebih jika penyebabnya adalah persoalan transisi administratif atau teknis," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung Asroni Paslah, di Bandarlampung, Rabu.

Menurutnya, anak-anak tidak boleh menjadi korban ketidaksiapan sistem, sehingga bila memang ada peralihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), maka dapur pengganti seharusnya sudah dipastikan siap secara operasional sebelum distribusi dari dapur sebelumnya dihentikan.

"Tentu kami sangat menyesali adanya informasi bahwa terdapat dua sekolah dasar di Kecamatan Sukarame yang dilaporkan tidak menerima MBG selama kurang lebih satu bulan dengan alasan peralihan dapur SPPG sementara dapur pengganti belum beroperasi," kata dia.

Komisi IV menilai bahwa peristiwa ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarpihak terkait, baik Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, maupun pengelola SPPG.

"Transisi layanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan gizi anak, harus direncanakan secara matang agar tidak menimbulkan dampak langsung kepada siswa," katanya.

Ia mengatakan, sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung akan meminta klarifikasi resmi dari dinas terkait dan pengelola SPPG. Kemudian memastikan jadwal pasti operasional dapur pengganti.

"Kami juga akan mendorong adanya skema darurat sementara agar layanan MBG tetap berjalan hingga dapur baru siap beroperasi," katanya.

Dia menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Bandarlampung berkomitmen mengawal program MBG agar berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

"Jika diperlukan, Komisi IV siap menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memastikan ada solusi konkret serta tenggat waktu yang jelas. Program yang baik harus dijalankan dengan manajemen yang baik. Kami akan memastikan persoalan ini tidak berlarut-larut dan segera ada kepastian bagi sekolah serta orang tua siswa,” kata dia.

Baca juga: SPPG Bandarlampung sebut penghentian MBG SDN 1 Way Dadi karena peralihan

Baca juga: Pada 2025, sebanyak 350.760 orang kategori 3B di Lampung terima MBG

Baca juga: Pemprov Lampung catat 862 dapur SPPG aktif beroperasi selama 2025