Bandarlampung (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja infrastruktur di Provinsi Lampung sampai dengan akhir September 2025 mencapai Rp888,82 miliar.
"Total belanja infrastruktur di Lampung termasuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan belanja modal berjumlah Rp888,82 miliar. Belanja infrastruktur di Lampung tahun ini terkonsentrasi pada ketahanan pangan dan pembentukan konektivitas," ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung Purwadhi Adhiputranto di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan belanja infrastruktur itu terbagi dalam empat klaster yakni sumber daya air (SDA) irigasi, optimalisasi lahan, jalan dan operasi pemeliharaan jaringan sumber daya air yang menyerap hampir 79 persen dari total anggaran infrastruktur.
"Fokus utama dari ini adalah diarahkan pada peningkatan produktivitas lahan pertanian, pemeliharaan jaringan irigasi, dan terbentuknya konektivitas antar wilayah," katanya.
Ia menjelaskan belanja infrastruktur tersebut terdiri dari kegiatan prasarana jaringan sumber daya air sebesar Rp254,81 miliar atau 28,7 persen dari total belanja. Fokus utamanya adalah untuk rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan lokal sebesar Rp143,61 miliar, lalu untuk rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Way Sekampung sebanyak Rp44,58 miliar, serta normalisasi sungai dan perlindungan kawasan pesisir.
"Prasarana pengembangan kawasan sebesar Rp170,27 miliar atau 19,2 persen dari belanja infrastruktur. Ini seluruhnya dialokasikan untuk optimalisasi lahan guna mendukung peningkatan produktivitas kawasan pertanian dan ketahanan pangan. Prasarana bidang konektivitas darat atau jalan sebesar Rp162,69 miliar atau 18,3 persen dari belanja, ini di dominasi oleh pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan Rp78,94 miliar, serta padat karya Rp35,34 miliar dan dukungan jalan strategis nasional serta daerah," ucap dia.
Kemudian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana jaringan sumber daya air sebesar Rp112,35 miliar atau 12,6 persen, yang terdiri dari kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi berjumlah Rp71,69 miliar, dan pengendalian banjir Rp6,85 miliar. Kegiatan prasarana bidang perumahan dan permukiman Rp69,21 atau 7,8 persen untuk rumah swadaya, infrastruktur air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta pengelolaan limbah domestik.
"Ada juga belanja untuk kegiatan padat karya prasarana bidang sumber daya air dan irigasi sebanyak Rp44,04 miliar dengan fokus kegiatan padat karya irigasi di daerah pertanian," ujar dia.
Purwadhi menjelaskan selanjutnya adalah kegiatan yang mendukung terciptanya konektivitas darat melalui pembangunan jembatan sebanyak Rp24,56 miliar untuk melaksanakan preservasi dan pemeliharaan rutin jembatan termasuk padat karya.
Juga operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan irigasi Rp22,05 miliar untuk pemeliharaan bendungan, bendung, sungai, embung, serta sumur.
"Untuk kegiatan dukungan teknis sebesar Rp21,53 miliar untuk perencanaan, pengawasan teknik, dan pengendalian proyek. Lalu ada Rp3,25 miliar untuk pelaksanaan prasarana pendukung bendungan, Rp2,05 miliar untuk operasi dan pemeliharaan sarana konektivitas darat," ucap dia.
Ia melanjutkan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan pencarian, pertolongan dan penanganan bencana sebesar Rp1,47 miliar, dan kegiatan fasilitasi serta pembinaan pemerintah daerah Rp0,54 miliar.
"Output belanja infrastruktur tersebut adalah terbangun irigasi sepanjang 148 kilometer, jalan 1.307 kilometer, pemeliharaan jalan 11.894 meter, optimalisasi lahan pertanian 505 kilometer persegi, penyediaan air minum 960 sambungan rumah. Lalu pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah 97 unit, infrastruktur permukiman desa 13 hektare, peningkatan kualitas rumah swadaya 1.760 unit, dan pemeliharaan bendungan sebanyak lima unit," tambahnya.
