Pemprov Lampung siap terapkan pembangunan ekonomi dari bawah ke atas

Rabu, 3 September 2025 17:55 WIB

Ilustrasi- Lahan sawah yang dikelola warga yang ada di sekitar Taman Nasional Way Kambas. ANTARA/Ruth Intan Sozometa Kanafi.

Dengan mengelola komoditas unggulan secara mandiri, maka rantai produksi dari hulu ke hilir terkelola dan pendapatan per kapita bisa meningkat tajam

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan bahwa melalui penerapan model pembangunan ekonomi dari bawah ke atas (bottom up economics) dapat mendorong kemajuan pembangunan daerah.

"Konsep pembangunan yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Lampung adalah bottom up economics, yakni dengan menarik aliran uang dari kota ke desa melalui mekanisme harga komoditas, program Koperasi Desa Merah Putih, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan penerapan model pembangunan tersebut dapat mendorong terciptanya industrialisasi berbasis desa, dengan munculnya pengeringan hasil panen, pengolahan singkong menjadi produk turunan seperti mokaf, serta produksi pakan ternak berbasis jagung.

"Dengan mengelola komoditas unggulan secara mandiri, maka rantai produksi dari hulu ke hilir terkelola dan pendapatan per kapita bisa meningkat tajam, ini memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat desa," ucap dia.

Ia mengatakan Lampung memiliki potensi besar pada komoditas singkong, jagung, padi, kopi, dan cokelat. Namun, nilai tambah dari komoditas itu selama ini belum bisa dinikmati masyarakat Lampung, karena minimnya pengolahan di tingkat lokal.

"Jika rantai produksi dari hulu ke hilir dikelola masyarakat Lampung, pendapatan per kapita bisa meningkat. Tapi kenyataannya saat ini 70 persen uang dari Provinsi Lampung justru mengalir keluar daerah. Ini yang memicu kemiskinan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, diperlukan penguatan, penyelarasan program strategis, kolaborasi, dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan perguruan tinggi di daerah untuk mengimplementasikan model pembangunan ekonomi dari bawah ke atas, yang dimulai dari desa.

"Kemajuan Lampung ini bergantung pada pendidikan, riset, serta keberanian mengelola potensi Lampung. Maka perlu kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan industrialisasi di desa-desa," tambahnya.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, potensi komoditas pertanian di sektor peternakan dan perikanan meliputi sapi dengan populasi 968.364 ekor, kambing 1.669.579 ton, ayam pedaging 101.457.332 ekor, ayam petelur 15.708.329 ekor, perikanan tangkap 159.618 ton, dan perikanan budidaya 187.559 ton.

Kemudian, pada sektor perkebunan meliputi nanas dengan produksi 722.847 ton, lada 13.910 ton, kakao 45.638 ton, tebu 801.820 ton, kopi 105.807 ton, dan karet 175.012 ton.

Selanjutnya, sektor pertanian meliputi ubi kayu dengan produksi 7.906.179 ton, pisang 1.322.029 ton, padi 2.728.780 ton, dan jagung 2.716.387 ton.

Sementara itu, jumlah usaha tani perorangan yang berjalan di Lampung meliputi ubi kayu sebanyak 314.762 unit, ayam kampung biasa 256.011 unit, padi sawah inbrida 275.441 unit, kambing potong 257.606 unit, sapi potong 228.266 unit, kopi 182.749 unit, karet 169.505 unit, padi sawah hibrida 146.244 unit, jagung hibrida 137.306 unit, dan kelapa 112.689 unit.