Polda Lampung berkomitmen lindungi warga dari upaya TPPO

id Lampung ,Polda Lampung ,PMI,TPPO

Polda Lampung berkomitmen lindungi warga dari upaya TPPO

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika (tengah) bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding (tengah baju hijau) berfoto bersama dengan stakeholder terkait usai deklarasi anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penempatan Kerja Ilegal di Mapolda Lampung, Jumat (16/5/2025). (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Tentunya kami berkomitmen dan ini merupakan komitmen kita semua dalam melindungi warga Indonesia khususnya Lampung dari kejahatannya kemanusiaan yang serius ini

Bandarlampung (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Lampung berkomitmen untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) khususnya di provinsi ini dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penempatan kerja ilegal.

"Tentunya kami berkomitmen dan ini merupakan komitmen kita semua dalam melindungi warga Indonesia, khususnya Lampung, dari kejahatan kemanusiaan yang serius ini," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika di Mapolda Lampung, Jumat.

Ia mengatakan TPPO merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan serius karena dapat mengusik masa depan WNI, terutama kelompok rentan yakni perempuan dan anak.

"Kejahatan itu tidak hanya berdampak fisik dan psikologis tapi juga tatanan sosial, ekonomi serta dapat mencoret nama baik Indonesia di mata internasional," katanya.

Kapolda pun mengatakan di kemajuan zaman dan teknologi saat ini, para pelaku TPPO bisa dengan mudah memanipulasi kejahatan melalui iklan lowongan kerja dan lain sebagainya guna menjerat korban.

"Oleh sebab itu, pencegahan dan tantangan ini harus diatasi bersama, dengan sinergi serta kolaboratif antara lintas sektor guna memberikan pengamanan kepada PMI," katanya.

Irjen Pol Helmy pun mengatakan, semenjak 2022 hingga sekarang, Polda Lampung telah berhasil mengungkap 44 kasus TPPO dan penempatan kerja ilegal dengan jumlah korban mencapai 84 orang.

"Dari 84 korban tersebut, 75 orang merupakan perempuan dan sembilan lainnya adalah anak-anak. Modusnya bermacam-macam, mengirim mereka tidak sesuai dengan prosedur, bekerja sebagai scammer dan lainnya," kata dia.

Menurut dia, hal ini menjadi alarm bagi semua pihak, karena kejahatan kemanusiaan ini mulai dilakukan dengan masif, baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, dengan jaringan yang luas dan terorganisir.

"Polri juga sudah buat gugus tugas di tingkat nasional dan memerintahkan jajarannya Polda membuat satgas guna menangani ini. Saya juga sudah meminta semua jajaran dan pemangku kepentingan di Provinsi Lampung untuk mengedukasi masyarakat, agar PMI kita lebih bermoral dan bermartabat di mata internasional," kata dia.

Baca juga: Polisi periksa lima orang saksi terkait kematian dua anak di Pesisir Barat

Baca juga: Menteri P2MI bersama Polda Lampung lakukan deklarasi anti TPPO

Baca juga: Polda Lampung konsisten perangi aksi premanisme