Bandarlampung (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Lampung Jihan Nurlela mengatakan bencana banjir menjadi peringatan serius bahwa perlu perbaikan sarana infrastruktur pengendali banjir perkotaan yang saat ini masih lemah.
"Banjir ini adalah peringatan serius terhadap lemahnya infrastruktur pengendalian banjir di wilayah perkotaan, serta dampak buruk dari eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali dan butuh perbaikan," ujar Jihan Nurlela dalam keterangannya di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan penutupan tambang ilegal yang membuang limbah pasir ke aliran air. Sehingga mempercepat sedimentasi serta penyumbatan di beberapa titik, dan akan dihentikan secara permanen.
"Pemerintah Provinsi Lampung juga saat ini sedang mempercepat program normalisasi saluran air dan drainase di kawasan rawan banjir. Pendekatan yang digunakan tidak lagi bersifat reaktif dan sektoral, tetapi berbasis lintas organisasi pemerintah daerah (OPD) dan kolaboratif dengan pemerintah kabupaten serta kota," katanya.
Menurut dia, pihaknya telah memerintahkan seluruh OPD teknis untuk membuat pemetaan sistem drainase serta penanganan permanen.
“Kami perintahkan segera dilakukan, tidak bisa lagi hanya tanggap darurat. Harus tanggap penyebab agar ini bisa teratasi,” ucap dia.
Wagub melanjutkan Pemerintah Provinsi Lampung juga menyoroti akan pentingnya edukasi kebencanaan dan peringatan dini bagi masyarakat.
"Banjir terjadi saat sebagian besar warga masih tertidur. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem informasi publik dan kesiapsiagaan komunitas," cakapnya.
Ia pun mengingatkan akan pentingnya pemulihan yang inklusif, termasuk penyesuaian layanan pendidikan di kawasan terdampak dan meminta dinas pendidikan menyiapkan skenario pembelajaran dari rumah untuk sementara waktu.
“Kita fokus pada keselamatan warga. Kalau perlu, sekolah diliburkan dua sampai tiga hari sambil menunggu kondisi benar-benar aman. Tapi anak-anak tetap belajar dari rumah,” kata dia.
Ia menjelaskan penanganan pascabanjir kini berjalan serempak dengan pengerahan alat berat, personel teknis, relawan, serta unsur TNI dan Polri di lapangan.
"Pemerintah Provinsi Lampung juga membuka kanal aduan cepat bagi warga yang terdampak, khususnya untuk pelaporan titik-titik genangan dan hambatan aliran air. Penanganan banjir tidak akan berhenti pada tanggap darurat. Kami akan menyusun kebijakan jangka menengah soal pemulihan lingkungan, audit drainase, dan revisi tata ruang di wilayah rawan bencana," kata dia lagi.
Sebelumnya, terjadi bencana banjir yang terjadi di Kelurahan Panjang, Kota Bandarlampung, Senin (21/4) dini hari, dan menelan korban jiwa sebanyak tiga orang. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang turun sejak pukul 03.00 WIB, serta diperparah oleh fenomena pasang air laut, dan kondisi drainase yang tidak mampu menahan volume air.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wagub Lampung: Diperlukan perbaikan infrastruktur pengendali banjir
