Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong agar pemerintah menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan relaksasi ekonomi seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan penghapusan kuota impor.
Chusnunia menyatakan justru dengan adanya dinamika kebijakan perdagangan internasional saat ini seperti tarif resiprokal Amerika Serikat, bisa dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat keberpihakan pada industri dan produk lokal.
“Kami menyambut baik upaya pemerintah dalam membuka ruang kerja sama dagang yang lebih luas. Namun, di saat yang sama, kita juga perlu memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap memberikan ruang tumbuh yang sehat dan berkelanjutan bagi industri dalam negeri,” katanya dalam pernyataan.
Ia menjelaskan industri lokal memiliki potensi besar dan daya saing yang terus berkembang. Oleh karena itu, kebijakan nasional harus dirancang untuk memperkuat ekosistem industri bukan memperlemah posisinya di pasar domestik.
Chusnunia menilai bahwa menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan industri lokal adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Perdagangan terbuka bukan berarti tanpa arah. Justru di sinilah pentingnya kehadiran negara dalam merancang regulasi yang adil, adaptif, dan pro rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan pentingnya TKDN sebagai instrumen strategis untuk mendorong transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja, dan kemandirian industri nasional.
“Revisi TKDN tentu bisa dibahas bersama, dengan semangat memperkuat kualitas dan kapasitas produksi nasional. Namun semangat utamanya harus tetap menjadikan Indonesia tuan rumah di negeri sendiri,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri terkait untuk dapat menentukan aturan terkait tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar lebih fleksibel sehingga mampu menjaga daya saing perindustrian Indonesia dengan negara-negara lain.
Hal ini disampaikan Presiden menanggapi saran dari ekonom kepada Pemerintah untuk menjaga posisi Indonesia dalam industrialisasi global di dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (8/4).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi VII minta relaksasi kebijakan ekonomi gunakan prinsip hati-hati
