Kota Bengkulu (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bengkulu telah menghapus atau mengeluarkan 8.000 warga dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejak Januari hingga awal Maret 2024.
"Sejak Januari 2024 hingga saat ini yang keluar dari DTKS terakhir itu totalnya sudah sekitar 8.000 keluarga," kata Kepala Dinsos Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang di Bengkulu, Kamis.
Saat ini Dinsos bersama dengan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Bengkulu terus melakukan pemutakhiran data terkait penerima bantuan sosial (bansos).
Penghapusan DTKS tersebut dilakukan karena 8.000 warga telah memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten atau kota (UMK) atau telah berpenghasilan di atas Rp2,4 juta per bulan ataupun yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan adanya penghapusan tersebut telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah sesuai dengan domisili ASN yang terdaftar sebagai penerima bansos untuk segera dilakukan perbaikan.
Pihaknya terus menyortir DTKS dengan lebih selektif agar penerima bantuan sosial benar-benar warga yang miskin atau tidak mampu.
Sebab, banyak masyarakat miskin yang mendaftar untuk masuk dalam DTKS, bahkan dalam satu hari mencapai 40 laporan warga miskin yang belum dimasukkan ke DTKS.
"Terakhir DTKS kita masih di angka 153 ribu yang terdaftar. Namun, antrian yang mau masuk meningkat karena banyaknya data baru yang kita usulkan lagi. Jadi memang warga yang kita usulkan itu betul-betul miskin tapi belum terdaftar di DTKS, mungkin mereka ini yang baru pindah ke Kota Bengkulu, dalam satu hari saja mungkin sampai 40 laporan warga miskin yang belum terdata di DTKS," jelas dia.
Untuk laporan warga miskin yang belum terdata di DTKS akan diusulkan melalui operator Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
Oleh karena itu, kata Sahat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu telah menyiapkan petugas operator sistem informasi kesejahteraan SIKS-NG di setiap kelurahan yang ada di Kota Bengkulu.*
