Pemkab Lambar perkuat akurasi data bansos lewat peningkatan kapasitas SIKS-NG

Sabtu, 9 Mei 2026 16:14 WIB

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus bersama jajaran fot bersama saat kegiatan peningkatan kapasitas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. ANTARA/HO-Kominfo Lampung Barat

Persoalan data kesejahteraan sosial dan kepesertaan PBI JKN saat ini merupakan persoalan yang sangat serius

Lampung Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Provinsi Lampung memperkuat akurasi data bantuan sosial (bansos) melalui peningkatan kapasitas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dihubungi dari Lampung Selatan, Sabtu, mengatakan peningkatan kapasitas tersebut melalui pelatihan dan pendampingan kepada operator SIKS-NG di tingkat kecamatan dan pekon (desa) agar proses pemutakhiran data masyarakat berjalan optimal.

"Persoalan data kesejahteraan sosial dan kepesertaan PBI JKN saat ini merupakan persoalan yang sangat serius dan tidak bisa dianggap biasa. Kegiatan ini untuk menentukan langkah konkret dalam menghadapi berbagai keluhan dan tantangan yang ada," kata dia.

Menurutnya, persoalan data kesejahteraan sosial dan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) merupakan isu serius yang harus ditangani secara tepat.

"Tidak boleh ada masyarakat miskin dan rentan yang kehilangan jaminan kesehatan hanya karena kesalahan data. Seluruh operator harus menjalankan perannya secara maksimal, karena ketelitian dan kecepatan dalam memperbaiki data sangat menentukan nasib masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, dia berharap, dengan kegiatan ini, seluruh operator dapat meningkatkan pemahaman teknis pengelolaan data, mampu melakukan perbaikan secara cepat dan tepat, serta proaktif memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan validasi data secara menyeluruh, mempercepat perekaman data kependudukan, serta memperjuangkan penambahan kuota PBI dan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan.

"Seluruh upaya ini harus dimulai dari data yang benar di tingkat pekon. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada," ucapnya.