Bandarlampung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung memetakan dan menginventarisasi potensi hambatan-hambatan yang dapat dialami selama pendistribusian logistik Pemilu Serentak 2024, khususnya di 15 kabupaten dan kota di Lampung.
"Hambatan distribusi logistik di Lampung sudah kami petakan, di antaranya faktor cuaca dan geografis, seperti daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) yang memang terisolasi," kata Anggota KPU Lampung Titik Sutriningsih di Bandarlampung, Kamis.
Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Lampung itu mengatakan dari hasil pemetaan, ditemukan beberapa kabupaten dan kota yang masuk kategori daerah 3T, salah satunya Kabupaten Pesisir Barat.
"Ada empat pekon (desa) di Kecamatan Bengkunat yang merupakan wilayah terisolir, yaitu Way Haru, Bandar Dalam, Way Tiyas, dan Siring Gading. Keempat pekon di Pesisir Barat ini memang agak sulit untuk dijangkau karena wilayahnya berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)," jelas Titik.
Untuk menuju ke empat pekon tersebut, lanjut dia, tidak terdapat akses langsung; sehingga harus memutar dengan menyusuri pantai barat Sumatera dengan menggunakan gerobak sapi karena belum ada moda transportasi lain yang dapat digunakan menuju ke sana.
"Tetapi, sekarang di sana sudah ada jaringan internet dan telekomunikasi untuk perbaikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap)," tambahnya.
Kemudian, daerah 3T lain di Kabupaten Pesisir Barat adalah Pulau Pisang, yang berada di perairan lepas Samudera Indonesia, dan Tambling Lampung Barat dengan kendala biaya pengangkutan logistik.
"Menjelang hari pemungutan suara, biaya pengangkutan logistik naik dari hari biasa. Kalau sekarang ini masih normal, tapi nanti ketika pemilu biayanya bisa berlipat ganda dua hingga tiga kali dari hari biasa. Makanya, kami menambah biaya," katanya.
Namun demikian, dia menegaskan KPU Lampung tetap berkomitmen untuk mendistribusikan logistik pemilu sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) Pemilu 2024 di daerah-daerah tersebut.
"Distribusi logistik harus sudah sampai di TPS pada H-1 pemungutan suara. Maka, KPU sudah memetakan daerah-daerah terjauh, jenis moda transportasi yang akan digunakan, perkiraan waktu, dan pengamanannya," ujar Titik.
