"Sudah hampir 2 bulan tak mendapatkan elpiji 3 kg. Stoknya di setiap pangkalan (agen) di Pasar Simpang Pematang selalu kosong, padahal di sini banyak agennya," kata Rohim, salah satu warga Mesuji, Jumat.
Menurut dia, para agen menyebutkan stok elpiji 3 kg baru tiba di daerah itu pada Oktober.
Warga lainnya, Anita, mengatakan bahwa harga elpiji 3 kg juga tinggi, sekitar Rp25.000/tabung.
"Meski mahal, elpijinya tidak ada ada," katanya.
Kelangkaan elpiji 3 kg itu tentu menyulitkan warga di tengah pandemi COVID-19.
Sehubungan itu, warga mengharapkan Pertamina memperbanyak pasokan elpiji 3 kg ke daerah itu untuk membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Wakapolres Mesuji
Dalam kesempatan terpisah, Wakapolres Mesuji Kompol M Joni menyebutkan bahwa pihaknya segera menyelidiki penyebab kelangkaan gas isi 3 kg itu di wilayah Mesuji."Kita akan selidiki apa yang menyebabkan stok elpiji 3 kg jadi langka. Penyelidikan itu untuk mencegah penimbunan oleh pihak-pihak tertentu demi mencari keuntungan,"katanya.
Sebelumnya Pertamina Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel menyebutkan anjuran untuk tetap di rumah turut mendukung perubahan pola konsumsi elpiji di masyarakat.
Konsumsi LPG PSO meningkat 4,1 persen terhadap konsumsi normal, elpiji non-PSO rumah tangga naik 1,8 persen, namun konsumsi elpiji non PSO non rumah tangga turun drastis hingga 40,6 persen.
Selain itu, juga disebutkan ada 15 ribu pangkalan resmi yang menjual tabung elpiji 3 kg bersubsidi di wilayah Sumatera bagian Selatan (Sumbagsel).
Pangkalan resmi elpiji 3 kg bersubsidi memiliki ciri-ciri di lokasi penjualan ada plang penanda yang mencantumkan nama pangkalan, nomor registrasi, HET, dan informasi nama agen serta informasi call center.
Jika pangkalan resmi menjual elpiji 3 kg di atas HET atau ada tindakan kecurangan, masyarakat dapat melaporkan melalui Pertamina Call Center 135, sehingga Pertamina melalui agen dapat melakukan tindakan atau sanksi yang tegas.
Konsumen pengguna elpijj 3 kg bersubsidi adalah masyarakat kurang mampu dengan angka pendapatan paling tinggi Rp1,5 juta per bulan serta Usaha Mikro (UM) dengan nilai kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta serta memiliki hasil penjualan (omset) paling banyak Rp 300 juta setahun.
