Zeni AD Semestinya Dilibatkan Bangun Infrastruktur Papua

id Papua,Zeni TNI AD,Trans Papua

Zeni AD Semestinya Dilibatkan Bangun Infrastruktur Papua

Prajurit TNI AD membawa karangan bunga dan peti jenazah Sertu Anumerta Handoko di Bandara DEO Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (6/12/2018). Sertu Anumerta Handoko gugur karena ditembak Kelompok Kriminal Saparatis Bersenjata (KKSB) yang menyerang pos tempatnya bertugas di Distrik Mbua Kabupaten Nduga. (ANTARA FOTO/Olha Mulalinda)

Jakarta (Antaranews Lampung) - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purnawirawan) Kiki Syahnakri menyarankan agar pemerintah melibatkan Korps Zeni TNI AD dalam membangun di Papua, terutama di wilayah yang rawan gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB).
        
"Kami mendorong pemerintah mendayagunakan Satuan Zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang rawan gangguan kelompok bersenjata di Papua," kata Kiki dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
        
Ia mengatakan bahwa Korps Zeni selama ini memiliki kemampuan menyangkut kemampuan mekanis teknologi, termasuk membangun infrastruktur, seperti jalan disamping kemampuan mereka dalam bantuan tempur, konstruksi, dan bangunan perang.
        
Menurut dia, pembangunan di Papua tetap harus dilanjutkan karena kehadiran KKB disebabkan masalah keadilan sosial yang belum baik dan TNI/Polri harus terus mengawal pembangunan dari gangguan kelompok bersenjata.
        
"Sudah benar pembangunan di Papua tidak berhenti, dan TNI/Polri harus terus mengawal," ujarnya.
        
Selain itu, dia menilai tidak beralasan terkait dengan alasan KKB menyerang pekerja di Nduga, Papua karena mereka sebenarnya anggota Korps Zeni yang sedang membangun jalan.
        
Menurut dia, Korps Zeni ketika membangun masyarakat melakukan pembangunan jalan raya selalu menggunakan seragam TNI dan pekerja yang tewas di Nduga merupakan warga sipil.
        
"Itu alasan mereka saja, Korps Zeni pasti menggunakan seragam karena korban penembakan di Nduga merupakan warga sipil. Kelompok bersenjata sudah tahu mereka adalah warga sipil," katanya.