Manila (Antara/Reuters) - Kelompok gerilyawan komunis Filipina bersedia untuk kembali ke meja perundingan damai dengan pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, namun menolak jika ada syarat-syarat awal, kata pemimpin kelompok itu pada Kamis.
Pada masa kampanye tahun 2016 lalu, Duterte berjanji akan mengakhiri pemberontakan kelompok Maois yang sudah berlangsung selama hampir setengah abad dan menewaskan lebih dari 40.000 orang. Saat itu Duterte berjanji akan mengupayakan solusi politik.
Namun sang presiden sempat menghentikan upaya perdamaian pada November tahun lalu sebagai protes terhadap serangan berulang oleh para Maois.
Sikap tersebut berubah pada Rabu saat dia memerintahkan kabinet untuk mengupayakan gencatan senjata demi tercapainya perundingan. Hingga kini belum jelas apa yang menyebabkan Duterte mengubah sikapnya.
Jose Maria Sison, pendiri dan pemimpin Partai Komunis Filipina (CPP) yang tinggal dalam pengasingan di Belanda sejak akhir tahun 1980an, mengatakan bahwa kedua belah pihak bisa menyelesaikan banyak perbedaan sikap melalui perundingan.
"Kami tidak akan menerima syarat-syarat apapun bagi kembalinya upaya perundingan damai," kata Sison dalam sebuah wawancara radio, sambil menambahkan bahwa kedua belah pihak harus "membawa semua perbedaan sikap ke meja perundingan untuk mencapai kesepakatan."
Sementara itu Jesus Dureza, seorang pembantu presiden, mengatakan bahwa tidak boleh ada insiden serangan bersenjata sebelum kedua belah pihak maju ke meja perundingan. Dia juga mendesak gerilyawan untuk menghentikan praktik pemerasan.
Ini bukan merupakan syarat melainkan kebijakan untuk menciptakan "situasi yang memungkinkan bagi perundingan," kata dia.
Sayap bersenjata CPP sudah berulangkali menyerang wilayah tambang, pabrik-pabrik, proyek konstruksi, dan aktivitas usaha lainnya. Mereka juga mengumpulkan "pajak revolusi" untuk membiayai gerakan komunisme.
Juru bicara Duterte, Harry Roque, mengatakan bahwa sang presiden juga ingin agar pihak gerilyawan membatalkan tuntutan mereka untuk bergabung dengan pemerintahan karena "hal tersebut jelas tidak masuk dalam tawar-menawar."
Sison sendiri mengatakan bahwa kedua belah pihak harus mematuhi persetujuan sebelumnya dan "menghapus semua halangan bagi negosiasi perdamaian" tanpa menyebutkan dengan rinci apa halangan tersebut.
Pihak pemerintah dan sayap politik komunis di Filipina, sudah berulang kali menggelar perundingan sejak tahun 1986 namun selalu tidak berhasil mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Perjanjian-perjanjian sebelumnya selalu berakhir dengan kegagalan saat pemerintah menangkap wakil gerilyawan yang berperan sebagai konsultan perundingan.
Pemerintah Filipina kini juga harus menghadapai pemberontakan dari sejumlah kelompok Muslim di wilayah selatan.
Juru bicara militer, Brigadir Jenderal Bienvenido Datuin, mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung inisiatif perdamaian dari pemerintah, namun akan "terus menggelar misi dan mandat melindungi masyakakat dan keamanan negara."
Penerjemah : GM.N.Lintang/G.N.C. Aryani
