Yogyakarta (ANTARA Lampung) - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit pembiayaan, antara lain karena adanya perbedaan besar antara iuran masyarakat dengan besarnya belanja yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.
"BPJS Kesehatan itu memang ada defisit, dan tahun lalu juga begitu (defisit)," katanya saat ditemui di Kampus UGM, di Yogyakarta, Sabtu.
Ia menuturkan saat ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran negara.
Namun, kata dia, pengalokasian anggaran untuk jaminan sosial masyarakat khususnya sektor kesehatan menjadi amanah Undang-Undang (UU) yang harus dilaksanakan.
"Kita berusaha untuk melakukan efisiensi, tetapi perintah UU memang berat kan. Dimana pemerintah harus menanggung beban masyarakat," jelas Pratikno.
Ia menjelaskan potensi defisit anggaran BPJS Kesehatan itu terjadi karena adanya perbedaan besar antara iuran masyarakat dengan besarnya belanja yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.
"Saya lupa angka pasti defisitnya, tetapi memang ini kan masalah besarnya iuran dengan besarnya belanja," kata dia.
Meski demikian, pemerintah tetap akan memberikan perhatian serius untuk pengalokasian anggaran defisit yang dialami BPJS Kesehatan, ujarnya. "Itu nanti akan dibahas dalam APBN oleh Menkeu," kata Pratikno. (Ant)
Pemerintah akui ada defisit BPJS Kesehatan
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno (FOTO ANTARA: Dok)
...Saya lupa angka pasti defisitnya, tetapi memang ini kan masalah besarnya iuran dengan besarnya belanja," kata dia.
