CSIS : Dukungan politik terhadap Jokowi tetap besar

Rabu, 21 Oktober 2015 15:11 WIB

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (antaranews.com)

Jakarta (Antara Lampung) - Peneliti Center for Strategic and International Studies Philips Vermonte menyatakan dukungan politik untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo masih sangat besar terhadap berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah.

"Seperti kita ketahui, pemerintah berhasil mengeluarkan kebijakan strategis tanpa hadangan yang berarti dari kelompok oposisi," kata Philips dalam seminar publik "Satu Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo: Tantangan dan Prospek" di Jakarta, Rabu.

Berbagai kebijakan tersebut, kata Philips, antara lain penghapusan subsidi BBM dan mempertahankan pilkada langsung dalam UU Pilkada yang baru di mana semula oleh pihak oposisi hendak dijadikan pemilihan tidak langsung melalui DPRD.

"Selain itu, keberanian Presiden Jokowi dalam penunjukkan Panglima TNI yang seharusnya dalam rotasi diperuntukkan bagi Angkatan Udara, namun presiden memilih dari Angkatan Darat," kata Philips.

Kesempatan ini paling tidak, kata dia, dapat memberikan sedikit angin segar untuk merumuskan kebijakan yang memiliki efek panjang dan memiliki basis bukti yang kuat.

"Walaupun belum memiliki bentuk yang konkret, pemerintahan Jokowi-JK sudah memperlihatkan sinyal-sinyal positif kepada berbagai pihak yang hendak berkolaborasi untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas," katanya.

Namun, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Policy Research Network (PRN) Muhammad Ikhsan menyatakan bahwa target capaian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo masih jauh dari harapan dalam setahun terakhir.

"PRN berpendapat target dan metode pembangunan yang digunakan pemerintah sebenarnya sudah jelas tertuang dalam RPJMN III, Nawacita, dan Trisakti, namun targetnya masih jauh dari harapan," kata Ikhsan.

Salah satunya, kata Ikhsan, visi membangun dari pinggir yang tertuang di dalam Nawacita belum terlaksana maksimal, meski ditunjang berbagai perangkat, salah satunya UU No. 6 tahun 2014 mengenai desa.

Selain itu, kata Ikhsan, target optimis pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN III, yaitu sekitar 6 sampai 7 persen masih sangat berat dicapai.

"Mengacu pada kondisi perekonomian nasional saat ini, pertumbuhan di atas 5 persen saja masih sulit untuk direalisasikan," kata Ikhsan.

Menurutnya, meski faktor eksternal berkontribusi besar terhadap kondisi ini, pemerintah dianggap belum memiliki langkah taktis untuk mengantisipasi kondisi ini.

"Padahal, terdapat banyak bukti dan data yang memperlihatkan tren perlambatan ekonomi dunia untuk beberapa waktu ke depan," tuturnya.