PKB Dinilai Sulit Berkoalisi Tanpa Mahfud Md

Jumat, 2 Mei 2014 15:09 WIB

Koalisi antara PKB dengan partai lain seperti PDI Perjuangan tanpa menyandingkan Mahfud MD sebagai cawapares, saya pesimistis koalisi mereka sesuai dengan harapan,"

Bandarlampung, (Antara Lampung) - Warga Lampung menyatakan pesimistis koalisi Partai Kebangkitan Bangsa dan partai politik lainnya terwujud tanpa menjadikan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden.

"Koalisi antara PKB dengan partai lain seperti PDI Perjuangan tanpa menyandingkan Mahfud MD sebagai cawapares, saya pesimistis koalisi mereka sesuai dengan harapan," kata pendukung Mahfud MD, Gunawan Anggun, di Bandarlampung, Jumat.

Menurutnya, koalisi PKB dan PDIP sudah terjalin sejak dahulu dan diperkirakan akan terus terjalin hingga sekarang.

Pengamat maupun masyarakat, lanjutnya, berpikir bahwa PKB akan berkoalisi dengan PDIP mengingat kedekatan kedua partai tersebut, kendati partai berlambang banteng moncong putih itu belum menentukan cawapres yang akan mendampingi Joko Widodo.

"Koalisi tersebut tanpa menyandingkan Mahfud MD sebagai cawapres dari PKB untuk mendampingi Jokowi, saya pesimistis koalisi PKB dan PDIP sesuai dengan harapan untuk memenangkan pilpres," katanya.

Ia menyebutkan elektabilitas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu cukup tinggi terutama mendapatkan dukungan kiyai dan warga Nahdlatul Ulama (NU), masyarakat, tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama di Tanah Air.

Ia menyatakan bahwa silaturahim gaya Mahfud dengan mendatangi pesantren dan mengajak warga nahdliyin berperan serta untuk menaikkan suara PKB dalam pemilu lalu.

Gaya blusukan mantan Ketua MK itu juga tidak hanya mendatangi pesantren, tetapi juga warga nonmuslim di sejumlah gereja dan universitas seperti di Sumatera Utara untuk mengampanyekan pluralisme.

Menurutnya, dukungan tersebut mengalir mengingat Mahfud memiliki prestasi dan pengalaman di pemerintahan maupun di legislatif dan yudikatif.

Ia menilai Mahfud MD memiliki kriteria untuk menjadi cawapres bahkan capres mengingat beliau selain sebagai negarawan, juga memiliki pengalaman di legislatif sebagai anggota DPR RI, di eksekutif sebagai menteri pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, dan yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Gunawan juga mengharapkan bahwa penentuan calon wakil presiden jangan berdasarkan politik uang.

"Penentuan cawapres jangan ada politik uang. Jangan karena memiliki uang dan kedekatan dengan pengusaha atau sponsor, cawapres itu yang dipilih," katanya.

Ia menyebutkan bahwa partai politik seharusnya melihat kriteria atau rekam jejak cawapres untuk mendampingi capres yang diusungnya, bukan melihat dari siapa yang membiayai atau jadi sponsornya.

Cawapres mendatang menurutnya harus memiliki kapabilitas serta rekam jejak yang bagus serta tidak hanya mampu dibidang perekonomian saja, tetapi juga kenegaraan, politik, dan hukum.

Rosihan salah satu pendukung Mahfud lainnya menginginkan presiden dan wakil presiden mendatang masih muda dan energik sehingga dapat bekerja maksimal.

"Usia presiden dan wakil presiden mendatang maksimal 60 tahun atau kurang dari itu. Pasangan yang cocok adalah Jokowi dan Mahfud," tambahnya.