Jaga, Independensi Pers Jelang Pemilu

Selasa, 10 Desember 2013 14:09 WIB

Para Wartawan sedang menjalankan tugas profesionalnya. (www.google.co.id).

Pemilik media sekarang kan ada sebagian yang aktif berpolitik, maka independensi medianya harus dijaga benar, kalau tidak bisa bias semuanya."

Jakarta (Antara) - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengingatkan media harus menjaga independensi dengan serius, mengingat adanya sejumlah pemilik bisnis media yang turut aktif dalam Pemilu 2014 mendatang.

"Pemilik media sekarang kan ada sebagian yang aktif berpolitik, maka independensi medianya harus dijaga benar, kalau tidak bisa bias semuanya," kata Marzuki seusai menghadiri Kongres Kebangsaan yang diselenggarakn Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan sebagai pilar keempat demokrasi, media memang tidak dibatasi untuk masuk ke dalam tiga pilar lain dengan catatan tidak menimbulkan intervensi dalam kerja jurnalistik secara umum.

"Kami sudah kerap mengatakan, media jangan sampai terkena intervensi politik, ya itu suatu keharusan," ujarnya.

Di sisi lain, menurut Marzuki, aktivitas para pemilik media di ranah politik dianggap sebagai sesuatu yang berpotensi membahayakan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebab, lanjut Marzuki, media merupakan elemen yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal demokrasi.

"Demokrasi itu harus dikawal, khususnya oleh media. Akan tetapi kalau ada media yang pemiliknya berpolitik itu adalah tanda-tanda demokrasi kita akan semakin berbahaya," ujarnya.

Kongres Kebangsaan Forum Pemred mengambil tajuk "Menggali Kembali Haluan Negara Menuju 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia" berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta pada 10-11 Desember 2013.

Kongres tersebut menghadirkan sejumlah pimpinan lembaga negara sebagai pembicara seperti Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva.

Selain itu dijadwalkan pula hadir yaitu perwakilan dari partai-partai politik peserta Pemilu 2014, Komite Ekonomi Nasional, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM serta beberapa BUMN.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.