Konselor: Perlu Pendidikan Seks Komprehensif Sejak Dini !

Jumat, 23 Agustus 2013 10:42 WIB

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Kendati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengklarifikasi dan membantah rencana melaksanakan tes keperawanan bagi pelajar yang akan masuk SMA sederajat di Kota Prabumulih Sumatera Selatan, isu ini merebak dan menjadi perhatian berbagai pihak termasuk di Lampung.

Karena itu, "antaralampung.com" menghubungi Dwi Hafsah Handayani SPsi, konselor remaja yang juga Pengurus Sentra Kawula Muda (Skala) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) daerah Lampung. Berikut petikan wawancaranya.

*Assalamualaikum, Mbak Hafsah, minta tanggapan soal rencana tes keperawanan untuk calon siswa SMA sederajat di Kota Prabumulih Sumsel, apakah hal itu efektif, mengingat alasan tes tersebut harus dijalankan adalah temuan kecenderungan peningkatan perilaku seks pranikah di kalangan pelajar/remaja di Prabumulih. Bila benar tidak efektif cara tes itu, bagaimana sebaiknya mengantisipasi perilaku seks atau pergaulan antarremaja saat ini yang cenderung makin tak terkendali?

DH (Dwi Hafsah Handayani): Waalaikum salam.. menurut saya tes keperawanan tersebut sangat tidak efektif. Pertama, tes keperawanan akan melanggar hak siswa (pasal 28c, UUD 45), melecehkan integritas dan kedaulatan perempuan, dan apa yang akan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih Sumsel lakukan, jika dalam tes tersebut mereka temui banyak siswa yang tidak perawan, apakah siswa tidak boleh melanjutkan ke sekolah lagi? Bagaimana dengan beban psikologis siswa?, dan yang pasti akan banyak menghamburkan uang negara dan berpotensi untuk jadi lahan korupsi. Jika memang ada temuan tentang peningkatan perilaku seks pranikah di kalangan remaja, menurut saya cara pencegahan yang tepat adalah dengan memberikan "comprehensif sexual education" (CSE) atau pendidikan seksual yang komprehensif sejak dini pada siswa. Dana yang mereka alokasikan untuk tes keperawanan dapat dianggarkan untuk CSE di wilayahnya.

Selain itu, harusnya betul-betul dicari tahu penyebab meningkatnya perilaku seks pranikah pada remaja, misalnya dengan melakukan survei tentang kondisi remaja sehingga dapat melakukan pencegahan yang benar-benar tepat sesuai dengan masalahnya.

*Ok Mbak Hafsah, fenomena seks pranikah/seks bebas di kalangan remaja terutama di perkotaan besar (Jakarta, Palembang, Bandarlampung, Surabaya, Medan, dan kota besar lainnya di Indonesia) disebutkan berbagai pihak sudah mengkhawatirkan ("lampu merah"). Seperti di Surabaya sudah terungkap adanya arisan seks pelajar SMA di sana yang mengaku telah "terbiasa" melakukan seks pranikah, atau pelajar/remaja yang bercita-cita menjadi pelacur (karena tinggal di kawasan dekat lokalisasi Dolly, dan area prostitusi lainnya). Apa upaya jangka pendek dan strategis menghadapi fenomena remaja "gaul", tapi "keblinger" tersebut?. Mereka seperti tanpa bersalah melakukan semuanya, dianggap biasa saja.....Ironis kan Mbak?

DH: Selama ini upaya apa yang sudah dilakukan negara atau pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Tidak ada kan... sebagian masyarakat, bahkan pengambil kebijakan masih ada yang beranggapan bahwa CSE ("comprehensif sexual education") sama dengan mengajari remaja untuk melakukan hubungan seks antara pria dan wanita apa adanya. Padahal, tanpa diajari, sudah banyak "guru" yang tidak perlu panduan orang tua, guru di sekolah atau orang dewasa lain seperti handphone yang bisa akses apa pun, di Youtube kalau kita tulis kata seks, semua hal termasuk hubungan seks akan muncul. Selain itu, selama ini, masalah seksualitas dan juga reproduksi dianggap bukan masalah prioritas.

*Artinya, pemerintah melalui instansi terkait lamban merespons fenomena remaja itu ya Mbak?

DH: Kalau mau jujur, diskusi dengan guru di sekolah yang menangani masalah remaja di Lampung, misalnya SMP, kasusnya sudah sangat memprihatinkan. mulai dari pamer foto bugil di jejaring sosial, bahkan ada siswi SMP yang membuat film hubungan seks dengan pacarnya dan diunggah di Youtube, ini kasus di Bandarlampung.

Karena tidak dianggap sebagai program prioritas, bisa dipahami jika tidak ada alokasi anggaran, program juga sangat minim pelaksanaannya

Saya berharap, pemerintah mulai memikirkan bahwa memberikan CSE ("comprehensif sexual education") bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan semua itu.

*Selain pemerintah/instansi berwenang, DPR/DPRD, MUI/ulama, dan tokoh masyarakat masih kurang mendukung semua upaya tersebut ya Mbak?

DH: Selama ini, ketika PKBI melakukan program CSE ("comprehensif sexual education") ke sekolah, dukungan dari stakeholder banyak diberikan, tetapi belum sampai pada kebijakan. Apalagi dengan adanya otonomi sekolah, kebijakan banyak langsung diambil oleh kepala sekolahnya.

Sekarang kami sedang mau memulai CSE itu untuk tingkat SMP di Lampung, tetapi belum bisa di-'share' ke semua sekolah di Bandarlampung, baru akan kami mulai di empat sekolah.

*Empat sekolah itu apa saja Mbak?

DH: SMPN 4, SMPN 10, SMPN 13 dan SMPN 22 Bandarlampung. Insya Allah nanti kalau mau 'launching' programnya saya kabari ya... itu pun nanti belum ke semua siswa, baru akan kita uji ke satu kelas siswa setiap sekolah. Semuanya sedang dalam proses persiapan, termasuk baselinenya.

*Ok, trims tanggapan dan informasinya ya Mbak Hafsah...semoga lancar semuanya.

DH: oke... aamiin... terima kasih juga, semoga bermanfaat.***