Lampung Kekurangan Penyuluh Pertanian

Jumat, 30 November 2012 11:17 WIB

Lampung saat ini masih kekurangan sekitar seribuan penyuluh,"

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - Provinsi Lampung mengalami kekurangan sekitar seribu tenaga penyuluh pertanian, sehingga mengakibatkan seorang penyuluh mendampingi dua sampai empat desa.

"Untuk mempercepat pembangunan pertanian di Indonesia khususnya dalam kemandirian pangan, kekurangan tenaga penyuluh pertanian ini harus segera dapat diatasi dengan mengalokasikan dana dalam APBN maupun APBD," kata Abdul Hakim, Anggota Komisi IV DPR-RI, di Bandarlampung.

Potensi sektor pertanian di Lampung, menurutnya, sangat besar, bahkan termasuk tujuh terbesar di Indonesia. Potensi itu bisa ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kualitas SDM, khususnya petani. Namun, hal ini sedikit terkendala karena keterbatasan jumlah penyuluh.

"Lampung saat ini masih kekurangan sekitar seribuan penyuluh," kata Abdul Hakim.

Saat ini, kata Hakim, Lampung hanya memiliki sekitar 1.500 penyuluh yang terdiri dari 800 penyuluh PNS dan 700 penyuluh kontrak.

Sementara jumlah desa/kelurahan yang ada di provinsi Lampung mencapai 2.361 desa. Padahal, tambah dia, idealnya setiap desa/kelurahan minimal memiliki satu penyuluh pertanian.

"Tak hanya jumlahnya yang masih sangat sedikit, tenaga penyuluh di sektor peternakan dan perikanan juga sangat terbatas. Padahal, Lampung memiliki potensi perikanan dan peternakan yang besar," ujarnya Abdul Hakim.

Dari data yang disampaikan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) provinsi Lampung menunjukkan, Lampung membutuhkan tambahan tenaga penyuluh untuk sektor perikanan dan peternakan yang saat ini jumlahnya hanya sekitar 65 orang.

Padahal, kebutuhan tenaga penyuluh untuk mentransformasikan teknologi pengembangan peternakan dan perikanan sangat diperlukan.

Di sisi lain, minimal fasilitas Balai Penyuluh Pertanian (BPP) ditingkat kecamatan juga menjadi kendala untuk koordinasi antara lembaga penyuluh dari tingkat provinsi dan kabupaten.

Dari 204 BPP di Lampung, sebagian besar tidak memiliki kantor. Umumnya BPP yang seharusnya memiliki kantor tetap di setiap kecamatan itu terpaksa berpindah atau menumpang di tempat warga.

Sementara, jumlah kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) yang harus dilayani mencapai 25 ribu poktan dan 1884 gapoktan.

"Ke depan, anggaran untuk pengembangan SDM seperti penyuluh pertanian harus menjadi perhatian, baik dari APBN maupun APBD karena peran penyuluh pertanian sangat penting untuk mendukung swasembada pangan yang ditargetkan pemerintah." Kata Hakim.(ANT)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.