Pertamina Sumbagsel: Jangan Panik BBM Subsidi Normal Kembali

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) - PT Pertamina di wilayah Sumatera Bagian Selatan mengimbau warga masyarakat para konsumen pembeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk tidak panik, mengingat saat ini penyaluran BBM itu telah normal kembali.

Asistant Manager External Relation PT Pertamina Persero Fuel Retail Marketing (FRM) Region II Sumbagsel Roberth MV Dumatubun saat dihubungi dari Bandarlampung, Rabu, menjelaskan bahwa pada periode sebelum 25 November 2012 memang masih ada pengendalian distribusi BBM bersubsidi ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

"Tapi setelah 25 November, kebijakan pengendalian dicabut dan penyaluran BBM bersubsidi normal kembali," ujar dia.

PT Pertamina Pemasaran Sumbagsel (Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Babel) menurut Roberth MV, telah mulai melakukan penyaluran BBM bersubsidi secara normal ke SPBU di wilayahnya masing-masing.

Diharapkan masyarakat tidak perlu panik dan mengantre BBM lagi, karena sejak Senin (26/11) awal pekan ini, Pertamina telah mulai menambahkan suplai ke SPBU sesuai dengan kebutuhan normal biasanya di masyarakat, ujar dia pula.

Walaupun masih terjadi antrean di SPBU, hal ini semata karena faktor dan masa transisi (recovery) dari konsumen yang belum terinfokan bahwa Pertamina telah menghentikan pengendalian penyaluran BBM dan menyalurkannya secara normal kembali, kata dia.

Roberth menjelaskan pula, kemungkinan pada Senin dan Selasa (26-27/11) awal pekan ini, menyusul kebijakan pengendalian BBM bersubsidi yang dicabut, masih dalam usaha pemulihan (recovery) untuk ketahanan stok di SPBU per wilayah.

Kondisi tersebut, mengakibatkan distribusi BBM bersubsidi saat ini kendati dinyatakan sudah dinormalkan kembali, tapi pada beberapa daerah termasuk di Lampung, masih belum sepenuhnya normal kembali.

Namun menurut Roberth, berdasarkan laporan dari pihak Sales Area Manager (SAM) Pertamina di Lampung, Umar Chotib, saat ini di Bandarlampung dan sekitarnya kondisi distribusi dan persediaan BBM bersubsidi di SPBU sudah normal kembali.

"Tapi bisa saja di daerah pinggiran, akibat jarak dan waktu tempuh serta daya tampung SPBU yang tidak semuanya besar sesuai dengan konsumsi di lokasi, masih ada masalah dalam distribusi dan ketersediaan BBM subsidi yang diperlukan itu," kata Roberth pula.

Ia menyebutkan pula, adanya faktor terjadi "panic buying" terutama pada konsumen solar bersubsidi, akibat informasi adanya kelangkaan BBM dan keterbatasan kuota BBM bersubsidi ini berpengaruh kepada warga dan para konsumen di daerah ini.

"Soal wacana 12 jam tanpa BBM premium yang dicanangkan, justru sudah dibatalkan," ujar dia lagi.

Dia berharap, masyarakat jangan menjadi "panic buying", dan semua pihak mendukung serta tidak melakukan penyelewengan BBM bersubsidi.

Sejumlah konsumen BBM bersubdisi, khususnya premium (bensin) di sejumlah SPBU di Bandarlampung dan sekitarnya menyatakan, saat ini ketersediaan BBM premium ini normal di SPBU dan antrean biasa saja.

Beberapa hari lalu, sempat terjadi antrean solar bersubsidi dan kehabisan persediaan pada sejumlah SPBU, namun beberapa hari ini tidak terjadi lagi.

Tapi para nelayan di kawasan Teluk Lampung yang mengeluhkan ketersediaan solar bersubsidi yang masih sulit didapatkan, sehingga mereka harus membeli secara eceran atau mendapatkan solar nonsubsidi yang lebih mahal harganya.

Menurut Roberth, untuk distribusi solar bersubsidi bagi para nelayan di Lampung ditengarai selama ini konsumsinya justru terserap oleh para pelaku usaha yang "numpang lewat" baik untuk kendaraan ekspedisi, truk angkutan orang, buah, hasil kebun, tambang, dan sebagainya.

"Sampai saat ini solar bersubsidi justru sudah naik penyalurannya. Hanya saja faktor 'panic buying' dan masa recovery stok solar memang tidak bisa langsung sampai ke lapangan," kata Roberth lagi.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menyetop pengendalian pasokan BBM bersubsidi (kitir), menyusul adanya kerawanan sosial yang dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan nasional yang lebih besar.

Aturan ini, menurut VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir diberlakukan mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar, sehingga memutuskan terhitung mulai 25 November 2012, Pertamina menyetop kebijakan pengendalian pasokan BBM yang sudah berjalan selama sepekan ini sambil menunggu arahan dari pemerintah selanjutnya.

Menurut Ali, keputusan ini diambil mengingat kebijakan pembatasan distrubusi BBM bersubsidi berdampak pada terjadi antrean BBM bersubsidi di beberapa tempat.

Pertamina menerapkan pengkitiran BBM bersubsidi sesuai dengan amanat pemerintah melalui surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, tanggal 7 November 2012, perihal Pengendalian Distribusi Sisa Kuota BBM Bersubsidi 2012, yaitu pengendalian distribusi BBM bersubsidi sesuai sisa kuota dibagi jumlah hari tersisa hingga akhir tahun.

Pengkitiran tersebut ditujukan untuk menjaga agar kuota yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR dalam APBN-P 2012 sebesar 44,04 juta kiloliter (KL) tidak terlampaui.

Pewarta :
Editor: Hisar Sitanggang
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.