Bandarlampung (ANTARA) - Universitas Lampung (Unila) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penguatan Kerja Sama Penelitian dan Pengabdian tahun 2025 bersama mitra strategis pada Kamis (27/11).
Kegiatan ini dihadiri para pimpinan dan perwakilan instansi pemerintah daerah, lembaga teknis, BUMN/BUMD, dosen peneliti, serta perwakilan fakultas yang menjadi mitra utama dalam penyusunan arah kebijakan riset dan pengabdian yang lebih terstruktur, aplikatif, dan berbasis kebutuhan daerah.
Ketua LPPM Dr Eng Ir Dikpride Despa ST, MT, IPM, ASEAN Eng dalam pernyataan, Sabtu, menegaskan FGD ini tidak hanya bertujuan mengevaluasi program selama tahun 2025, tetapi juga memetakan peluang kerja sama yang lebih strategis pada tahun 2026.
Sepanjang tahun 2025, lanjut dia, berbagai kolaborasi telah dilakukan, mulai dari penyediaan lokasi penelitian, dukungan pendanaan hibah kementerian maupun lembaga eksternal, hingga sinergi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Menurut dia, kolaborasi tersebut memberi fondasi penting bagi peningkatan kualitas riset yang berdampak dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
"Penelitian dan pengabdian yang dilakukan Unila selama ini telah menggandeng pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pendanaan lain. Namun ke depan, kami ingin memastikan setiap kegiatan betul-betul berdampak, selaras dengan pesan kampus berdampak, mahasiswa berdampak, dan penelitian berdampak," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Prof Dr Ayi Ahadiat SE MBA, saat membuka kegiatan dan menyampaikan beberapa arahan strategis.
Ia menekankan riset dan pengabdian harus mulai diarahkan untuk memperkuat ekosistem inovasi regional, terutama dalam konteks implementasi RPJMD di tiap kabupaten dan kota.
Menurut dia, banyak agenda strategis pemerintah daerah yang membutuhkan dukungan akademik, mulai dari perumusan kebijakan, penyelesaian persoalan sosial, peningkatan layanan publik, hingga pengembangan komoditas unggulan berbasis data dan kajian ilmiah.
"Setiap daerah memiliki isu strategis dalam RPJMD-nya. Itu mandat politik kepala daerah yang harus dijalankan. Unila siap mendampingi agar agenda-agenda tersebut dapat terlaksana melalui riset dan pengabdian yang kuat dan relevan," tegasnya.
Prof Ayi juga menyoroti pentingnya membangun kemitraan yang tidak berhenti pada MoU atau kegiatan seremonial, melainkan harus terstruktur menjadi program jangka panjang yang berkesinambungan.
Ia menambahkan keberhasilan riset dan pengabdian sangat bergantung pada kedalaman kolaborasi antara kampus dan mitra eksternal. FGD ini, lanjut dia, harus menghasilkan kesepahaman dan komitmen baru untuk memperbaiki pola kerja sama yang selama ini masih bersifat parsial.
"Kita harus menyamakan persepsi, menyesuaikan kebutuhan, dan menyusun bentuk kerja sama yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya bertemu dan menandatangani dokumen. Kita harus memastikan praktik di lapangan berjalan sesuai tujuan," jelasnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran perwakilan pemerintah daerah dari berbagai kabupaten dan kota, seperti Bappeda Provinsi Lampung, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat DPRD Pringsewu, Bappeda Tulang Bawang Barat, Dinas Perikanan Pringsewu, serta Balitbangda Lampung Timur.
Ia mengatakan kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan besarnya kebutuhan dan ketertarikan pemerintah daerah terhadap dukungan akademik dalam perumusan dan pelaksanaan program pembangunan.
"Kita memiliki tantangan sosial dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Kampus tidak boleh berdiri sendiri, begitu pula pemerintah. Sinergi adalah kunci. Tidak ada pembangunan yang berhasil tanpa ilmu pengetahuan, dan tidak ada ilmu pengetahuan yang bermakna tanpa kebermanfaatan," ujarnya.