Jakarta (ANTARA) - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno (Doel) diyakini dapat menjaga harmonisasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI.
Wakil Bendahara DPP Partai PDI Perjuangan, Yuke Yurike mengatakan hal itu dalam diskusi Ngobrolin Jakarta (Ngojak) bertajuk "Mengawal Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ Pilihan Rakyat di Tengah Gempuran 91 Anggota Dewan KIM Plus", yang diinisiasi Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta di Jakarta, Senin malam.
"Usai bertanding tentu kini saatnya bersanding untuk membangun Jakarta yang lebih baik ke depan," ujarnya.
Yuke mengatakan, Pram-Doel adalah figur yang komunikatif dan terbuka, oleh karena itu keduanya diyakini dapat membangun sinergitas yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta, termasuk legislatif.
"Saya meyakini, semua legislator di DPRD DKI Jakarta akan punya keberpihakan yang sama dan memastikan program-program pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Terlepas apapun partainya, kalau sudah di DPRD kita menyebutnya semua sebagai Partai Kebon Sirih," kata Yuke.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu juga berpendapat bahwa Pram-Doel akan dapat menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2045 sesuai dengan visi misi dan janji kampanyenya.
"Mas Pram dan Bang Doel tentu juga akan mempersiapkan Jakarta sebagai kota global serta episentrum ekonomi dan bisnis di Indonesia setelah tidak menyandang status sebagai ibu kota negara," ujarnya.
Imam Besar Forum Betawi Rempug (FBR), KH Lutfi Hakim menegaskan, Pramono Anung adalah figur cerdas dan punya kemampuan komunikasi.
"Saya yakin melalui komunikasi yang baik ini, dinamika yang ada dapat tidak akan menjadi hambatan. Apalagi, ini juga terkait untuk mewujudkan program-program yang pernah ditawarkan saat kampanye," tuturnya.
Ia berharap, kepemimpinan Pram-Doel akan lebih memberikan perhatian besar kepada Betawi sebagai masyarakat inti di Jakarta.
"Kami berharap ketika Jakarta menjadi kota global, secanggih apapun infrastrukturnya kalau tidak ada budaya maka itu menjadi tidak manusiawi. Betawi sudah teruji menjadi melting pot," ucapnya.
Ia menuturkan, mengacu pada Undang Undang tentang Daerah Khusus Jakarta maka diperlukan payung hukum turunan, baik Perda maupun Pergub untuk mendetailkan lagi agar bisa terimplementasi dengan baik.
"Kami ingin perhatian pada kearifan lokal di Jakarta itu optimal. Terkait Betawi, kami sudah menyepakati nanti Bang Fauzi Bowo yang diberi amanah untuk menjalin komunikasi intens dengan Mas Pram dan Bang Doel," imbuhnya.
Sementara itu, Boy Ade dari Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta mengungkapkan, diskusi ini pada prinsipnya adalah membahas Jakarta ke depan, pascapelantikan Mas Pram dan Bang Doel nanti.
"Saya yakin kalau Mas Pram mampu membangun komunikasi dengan semua pihak," tuturnya.
Boy mengingatkan, Jakarta menjadi sentral dan menyedot perhatian publik yang luar biasa. Termasuk, terkait kepemimpinan daerah, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur.
"Ketika program-program Mas Pram itu masuk ke masyarakat booming-nya kan tidak hanya di Jakarta, akan menjadi skala nasional," paparnya.
Boy memprediksi, ketika Pram-Doel fokus dengan program kerakyatan, sementara di pusat sibuk dengan nomenklatur yang menumpuk, maka dua variable ini bisa saja memicu "conflict of interest".
"Saya berharap ke depan ini Mas Pram mampu bangun keseimbangan, apalagi partai pengusung di DPRD DKI hanya PDI Perjuangan. Saya juga berharap Mas Pram dan Bang Doel bisa secara rutin mengadakan diskusi dengan kawan-kawan aktivis dan LSM di Jakarta," ujarnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pram-Doel diyakini mampu jaga harmonisasi dengan DPRD DKI