Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan netralitas pegawai di lingkungannya dan personel TNI dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
"Secara kebijakan, Kementerian Pertahanan, TNI memang tetap memegang teguh netralitas dengan tugas mengamankan dan melancarkan Pilkada 2024 yang akan kita melaksanakan pada 27 November 2024," kata Sjafrie saat rapat kerja dengan Komisi I DPR bersama Panglima TNI dan pimpinan tiga matra TNI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia pun mempersilakan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menjelaskan lebih detail terkait kebijakan strategi pertahanan negara berkaitan dengan Pilkada 2024.
"Mohon diberikan kesempatan kepada Panglima TNI untuk sekilas menjelaskan esensi dari pengerahan kekuatan TNI pada Pilkada 2024 tahun ini," ucapnya.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto lantas memastikan pula personel TNI akan senantiasa menjaga netralitas pada Pilkada Serentak 2024.
"Hal ini penting saya sampaikan karena telah menjadi komitmen TNI terkait netralitas dalam pilkada," kata Agus saat rapat.
Dia menjelaskan pihaknya menggunakan sejumlah pendekatan untuk memitigasi risiko yang muncul selama proses pilkada demi memastikan kelancaran proses demokrasi, menjaga stabilitas sosial, dan mengurangi ancaman keamanan.
Pertama, kata dia, penguatan penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai penyimpangan dalam pilkada, seperti praktik politik uang, kampanye hitam, dan manipulasi hasil suara.
Kedua, tambah dia, program edukasi politik secara masif sebelum pelaksanaan pilkada untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi yang sehat dan pentingnya partisipasi bertanggung jawab.
Ketiga, lanjut dia, adalah monitoring dan pengawasan yang ketat, dengan pelibatan pihak-pihak independen seperti Bawaslu, KPU, dan lembaga masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan pilkada.
"Selanjutnya, dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang," tuturnya.
Dia menambahkan pihaknya juga melakukan peningkatan pengamanan dengan pengerahan aparat keamanan di daerah-daerah rawan konflik untuk mengambil langkah preventif.
"Sebagai bentuk nyata dari upaya mitigasi tersebut TNI bersama Polri melaksanakan cooling down system melalui doa bersama lintas agama di berbagai daerah," ujar dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menhan tegaskan netralitas TNI pada pilkada