Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk, sebagai Subholding Gas PT Pertamina (Persero), mendukung program pemerintah dalam pengembangan jaringan gas (jargas) rumah tangga untuk pengendalian subsidi LPG.
Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya optimistis melanjutkan penugasan program pengembangan jargas sebagai salah satu proyek strategis nasional.
Saat ini, menurut dia, PGN mengelola infrastruktur jargas sebanyak 820.614 sambungan rumah (SR), yang tersebar di 18 provinsi di 74 kabupaten/kota. Kontribusi SR tersebut setara dengan penurunan subsidi LPG sebesar Rp1,7 triliun.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan konsumsi LPG nasional tercatat mencapai 8,05 juta metrik ton (MT) pada 2023 dan diproyeksikan menjadi 8,03 juta MT pada 2024 serta 8,17 juta MT pada 2025.
Menurut dia, peningkatan konsumsi LPG akan menambah beban subsidi LPG. Apalagi, lebih dari 70 persen kebutuhan LPG nasional dipenuhi melalui sumber impor.
Oleh karena itu, pengendalian konsumsi LPG melalui pengalihan konsumen LPG ke jargas menjadi sangat penting dan mendesak.
"Apabila masyarakat banyak menggunakan gas melalui jargas, dapat mengurangi konsumsi LPG subsidi dan juga mengontrol beban impor LPG," ujar Laode dalam paparannya saat acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di PGN di Jakarta, Senin (5/8/2024).
Menurut dia, pencapaian pembangunan jargas serta pengembangannya dalam lima tahun ke depan selalu dimonitor dan dievaluasi Kementerian ESDM.
Lebih lanjut, Laode menambahkan Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah serta dengan Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan pembangunan jargas dengan perumahan.
Selain itu, juga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk mekanisme subsidi jargas.
Bagi PGN, tambah Ratih, jargas merupakan salah satu proyek strategis dalam rencana jangka panjang perusahaan, sehingga pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan.
PGN juga mengupayakan berbagai inisiatif yang dapat mendukung kesinambungan jargas, di antaranya seperti Program Pengembangan Kompetensi City Gas.
"PGN tahun ini targetnya 117 ribu SR, insya Allah akan tercapai. Dalam mencapai target tersebut memang terdapat alternatif bauran energi lain serta evaluasi internal untuk pekerjaan di lapangan. PGN juga memerlukan dukungan partner. Arahan Pak Menteri juga bahwa kita tidak bekerja sendiri, tapi harus share dengan partner," ujar Ratih.
Tantangan pengembangan jargas yang dihadapi PGN antara lain terkait keekonomian, konstruksi, keminatan pelanggan, dan peningkatan pemakaian.
Namun, PGN harus mampu menjawab tantangan tersebut dan menyelaraskan upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi maupun tanggung jawab sebagai badan usaha.
"PGN menginginkan pembangunan jargas untuk kepentingan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. PGN percaya bahwa dengan jargas dimasifkan dapat berdampak pada pertumbuhan core business. Apabila bertujuan memberikan value ke masyarakat, pasti value-nya akan return ke perusahaan. Namun, tetap terukur secara risiko dan sustainability bisnisnya," sebut Ratih.
Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pihaknya optimistis melanjutkan penugasan program pengembangan jargas sebagai salah satu proyek strategis nasional.
Saat ini, menurut dia, PGN mengelola infrastruktur jargas sebanyak 820.614 sambungan rumah (SR), yang tersebar di 18 provinsi di 74 kabupaten/kota. Kontribusi SR tersebut setara dengan penurunan subsidi LPG sebesar Rp1,7 triliun.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan konsumsi LPG nasional tercatat mencapai 8,05 juta metrik ton (MT) pada 2023 dan diproyeksikan menjadi 8,03 juta MT pada 2024 serta 8,17 juta MT pada 2025.
Menurut dia, peningkatan konsumsi LPG akan menambah beban subsidi LPG. Apalagi, lebih dari 70 persen kebutuhan LPG nasional dipenuhi melalui sumber impor.
Oleh karena itu, pengendalian konsumsi LPG melalui pengalihan konsumen LPG ke jargas menjadi sangat penting dan mendesak.
"Apabila masyarakat banyak menggunakan gas melalui jargas, dapat mengurangi konsumsi LPG subsidi dan juga mengontrol beban impor LPG," ujar Laode dalam paparannya saat acara Kick Off Program Pengembangan Kompetensi City Gas di PGN di Jakarta, Senin (5/8/2024).
Menurut dia, pencapaian pembangunan jargas serta pengembangannya dalam lima tahun ke depan selalu dimonitor dan dievaluasi Kementerian ESDM.
Lebih lanjut, Laode menambahkan Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah serta dengan Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan pembangunan jargas dengan perumahan.
Selain itu, juga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk mekanisme subsidi jargas.
Bagi PGN, tambah Ratih, jargas merupakan salah satu proyek strategis dalam rencana jangka panjang perusahaan, sehingga pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan.
PGN juga mengupayakan berbagai inisiatif yang dapat mendukung kesinambungan jargas, di antaranya seperti Program Pengembangan Kompetensi City Gas.
"PGN tahun ini targetnya 117 ribu SR, insya Allah akan tercapai. Dalam mencapai target tersebut memang terdapat alternatif bauran energi lain serta evaluasi internal untuk pekerjaan di lapangan. PGN juga memerlukan dukungan partner. Arahan Pak Menteri juga bahwa kita tidak bekerja sendiri, tapi harus share dengan partner," ujar Ratih.
Tantangan pengembangan jargas yang dihadapi PGN antara lain terkait keekonomian, konstruksi, keminatan pelanggan, dan peningkatan pemakaian.
Namun, PGN harus mampu menjawab tantangan tersebut dan menyelaraskan upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi maupun tanggung jawab sebagai badan usaha.
"PGN menginginkan pembangunan jargas untuk kepentingan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. PGN percaya bahwa dengan jargas dimasifkan dapat berdampak pada pertumbuhan core business. Apabila bertujuan memberikan value ke masyarakat, pasti value-nya akan return ke perusahaan. Namun, tetap terukur secara risiko dan sustainability bisnisnya," sebut Ratih.