Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan bahwa 97 persen desa di daerah tersebut telah menerapkan smart village atau desa cerdas.
"Jadi, di Provinsi Lampung desa-desa yang sudah menerapkan smart village per hari ini mencapai 97 persen," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina, di Bandarlampung, Senin.
Ia mengatakan saat ini dari total 2.446 desa se-Provinsi Lampung hanya tersisa 61 desa yang belum menerapkan smart village.
"Sebanyak 61 desa yang belum menerapkan smart village tersebut ada di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Tanggamus. Kami menginginkan tahun ini bisa 100 persen desa yang menerapkan smart village, sehingga tahun depan bisa ditingkatkan layanannya," kata dia.
Ia menjelaskan kendala yang mengakibatkan 61 desa tersebut belum bisa menerapkan smart village adalah kurang stabilnya sinyal operator internet di wilayah desa, sehingga menghambat penerapan layanan desa berbasis digital itu.
"Kendalanya adalah sinyalnya ada yang kurang stabil sehingga layanan digital desa ini kurang bisa diakses. Kami sedang berupaya mencari solusi agar masyarakat di 61 desa ini bisa memanfaatkan layanan berbasis digital di desa mereka," katanya.
Menurut Zaidirina, dengan diberikannya bantuan oleh pemerintah daerah kepada desa-desa di wilayahnya sebesar Rp15,9 miliar diharapkan semua desa dapat segera menerapkan smart village.
"Beberapa waktu lalu sudah ada rapat koordinasi seluruh kepala desa di Lampung dan pemerintah daerah sudah memberikan bantuan Rp6 juta per desa. Adanya bantuan ini supaya bisa dimanfaatkan untuk smart village, sehingga desa yang belum harus mulai. Sedangkan desa yang sudah menerapkan harus dikembangkan," katanya.
Ia mengatakan, setelah semua desa menerapkan smart village, pemerintah daerah akan meningkatkan pelayanan smart village berdasarkan potensi yang ada di desa.
"Ketika desa sudah dalam tingkatan mapan dalam penerapan smart village, bukan berarti ini selesai. Melainkan ada pengembangan lagi sesuai dengan potensi desa, seperti saat di situ ada pariwisata bisa diarahkan ke layanan itu, kemudian bisa ditambahkan juga terkait lingkungan hidup yang ada di desa," ujar dia.
Ia mengharapkan dengan penerapan smart village di semua desa di Provinsi Lampung dapat mempermudah masyarakat desa dalam memperoleh akses layanan administratif dan layanan publik lainnya di desa.
"Jadi, di Provinsi Lampung desa-desa yang sudah menerapkan smart village per hari ini mencapai 97 persen," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung Zaidirina, di Bandarlampung, Senin.
Ia mengatakan saat ini dari total 2.446 desa se-Provinsi Lampung hanya tersisa 61 desa yang belum menerapkan smart village.
"Sebanyak 61 desa yang belum menerapkan smart village tersebut ada di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Utara, dan Tanggamus. Kami menginginkan tahun ini bisa 100 persen desa yang menerapkan smart village, sehingga tahun depan bisa ditingkatkan layanannya," kata dia.
Ia menjelaskan kendala yang mengakibatkan 61 desa tersebut belum bisa menerapkan smart village adalah kurang stabilnya sinyal operator internet di wilayah desa, sehingga menghambat penerapan layanan desa berbasis digital itu.
"Kendalanya adalah sinyalnya ada yang kurang stabil sehingga layanan digital desa ini kurang bisa diakses. Kami sedang berupaya mencari solusi agar masyarakat di 61 desa ini bisa memanfaatkan layanan berbasis digital di desa mereka," katanya.
Menurut Zaidirina, dengan diberikannya bantuan oleh pemerintah daerah kepada desa-desa di wilayahnya sebesar Rp15,9 miliar diharapkan semua desa dapat segera menerapkan smart village.
"Beberapa waktu lalu sudah ada rapat koordinasi seluruh kepala desa di Lampung dan pemerintah daerah sudah memberikan bantuan Rp6 juta per desa. Adanya bantuan ini supaya bisa dimanfaatkan untuk smart village, sehingga desa yang belum harus mulai. Sedangkan desa yang sudah menerapkan harus dikembangkan," katanya.
Ia mengatakan, setelah semua desa menerapkan smart village, pemerintah daerah akan meningkatkan pelayanan smart village berdasarkan potensi yang ada di desa.
"Ketika desa sudah dalam tingkatan mapan dalam penerapan smart village, bukan berarti ini selesai. Melainkan ada pengembangan lagi sesuai dengan potensi desa, seperti saat di situ ada pariwisata bisa diarahkan ke layanan itu, kemudian bisa ditambahkan juga terkait lingkungan hidup yang ada di desa," ujar dia.
Ia mengharapkan dengan penerapan smart village di semua desa di Provinsi Lampung dapat mempermudah masyarakat desa dalam memperoleh akses layanan administratif dan layanan publik lainnya di desa.