Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebutkan nilai transaksi uang elektronik pada 2023 tumbuh pesat mencapai Rp495 triliun, didorong oleh akselerasi ekonomi keuangan digital Indonesia.
"Uang elektronik tahun ini kita perkirakan tumbuh lebih cepat lagi bisa mencapai Rp495 triliun," kata Perry dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKD) Indonesia 2023 yang diikuti virtual di Jakarta, Senin.
Perry juga memproyeksikan transaksi e-commerce bisa mencapai Rp533 triliun dan layanan perbankan digital mencapai lebih dari Rp64.000 triliun.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen BI menjadikan digitalisasi sistem pembayaran sebagai episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia.
Dalam mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, BI menargetkan 45 juta pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2023, yang mana 80-90 persen penggunanya adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk di pasar-pasar tradisional.
"Di sinilah wujud nyata komitmen kita semua termasuk komitmen BI. Sejak tahun 2019 BI berkomitmen menjadikan digitalisasi sistem pembayaran menjadi episentrum Ekonomi keuangan digital Indonesia dan itu kita terbitkan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2019 kemudian terus kita tingkatkan ke depan," ujarnya.
Ia menuturkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat dalam akselerasi ekonomi keuangan digital, yang tercermin antara lain dari elektronifikasi transaksi keuangan dari pemerintah pusat dan di berbagai daerah, dan penggunaan sarana digital dalam ekonomi.
Selain itu, sistem pembayaran digital juga semakin meningkat sampai ke pasar-pasar tradisional, UMKM dan rumah-rumah ibadah. Hal itu dikarenakan transaksi ekonomi keuangan secara digital dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
Perry mengatakan visi dan misi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia adalah satu nusa konektivitas digital pembayaran Indonesia, satu bahasa semua layanan pembayaran dengan standar nasional dan satu bangsa digital pembayaran Indonesia, konektivitas dan juga konsolidasi pembayaran Indonesia.
Sejak diterbitkannya BSPI, BI membangun konektivitas digital sebagai satu nusa digitalisasi ekonomi keuangan Indonesia yang sejalan dengan komitmen mewujudkan sistem pembayaran Indonesia menjadi episentrum ekonomi keuangan digital, yakni dengan meluncurkan BI-FAST yang sekarang sudah hampir satu miliar transaksi per hari.
"Tidak hanya satu nusa konektivitas digital, BI-FAST akan kita sambungkan dengan gerbang pembayaran nasional maupun infrastruktur sistem pembayaran digital lainnya," ujarnya.
Dalam mendorong satu bahasa layanan pembayaran Indonesia, BI memulainya dengan penerapan penggunaan QRIS yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran.
"Kita juga sudah maju di industri bagaimana menggunakan layanan-layanan bahasa pembayaran yaitu Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) adalah satu visi satu bahasa," tuturnya.
Untuk mewujudkan satu bangsa digital pembayaran Indonesia, BI sudah mengkonsolidasikan industri pembayaran Indonesia termasuk perbankan digital, perusahaan jasa pembayaran dan konektivitas integrasinya dengan loka pasar dan e-commerce.
"Uang elektronik tahun ini kita perkirakan tumbuh lebih cepat lagi bisa mencapai Rp495 triliun," kata Perry dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKD) Indonesia 2023 yang diikuti virtual di Jakarta, Senin.
Perry juga memproyeksikan transaksi e-commerce bisa mencapai Rp533 triliun dan layanan perbankan digital mencapai lebih dari Rp64.000 triliun.
Hal tersebut sejalan dengan komitmen BI menjadikan digitalisasi sistem pembayaran sebagai episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia.
Dalam mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran, BI menargetkan 45 juta pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada 2023, yang mana 80-90 persen penggunanya adalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk di pasar-pasar tradisional.
"Di sinilah wujud nyata komitmen kita semua termasuk komitmen BI. Sejak tahun 2019 BI berkomitmen menjadikan digitalisasi sistem pembayaran menjadi episentrum Ekonomi keuangan digital Indonesia dan itu kita terbitkan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) tahun 2019 kemudian terus kita tingkatkan ke depan," ujarnya.
Ia menuturkan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat dalam akselerasi ekonomi keuangan digital, yang tercermin antara lain dari elektronifikasi transaksi keuangan dari pemerintah pusat dan di berbagai daerah, dan penggunaan sarana digital dalam ekonomi.
Selain itu, sistem pembayaran digital juga semakin meningkat sampai ke pasar-pasar tradisional, UMKM dan rumah-rumah ibadah. Hal itu dikarenakan transaksi ekonomi keuangan secara digital dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
Perry mengatakan visi dan misi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia adalah satu nusa konektivitas digital pembayaran Indonesia, satu bahasa semua layanan pembayaran dengan standar nasional dan satu bangsa digital pembayaran Indonesia, konektivitas dan juga konsolidasi pembayaran Indonesia.
Sejak diterbitkannya BSPI, BI membangun konektivitas digital sebagai satu nusa digitalisasi ekonomi keuangan Indonesia yang sejalan dengan komitmen mewujudkan sistem pembayaran Indonesia menjadi episentrum ekonomi keuangan digital, yakni dengan meluncurkan BI-FAST yang sekarang sudah hampir satu miliar transaksi per hari.
"Tidak hanya satu nusa konektivitas digital, BI-FAST akan kita sambungkan dengan gerbang pembayaran nasional maupun infrastruktur sistem pembayaran digital lainnya," ujarnya.
Dalam mendorong satu bahasa layanan pembayaran Indonesia, BI memulainya dengan penerapan penggunaan QRIS yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran.
"Kita juga sudah maju di industri bagaimana menggunakan layanan-layanan bahasa pembayaran yaitu Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) adalah satu visi satu bahasa," tuturnya.
Untuk mewujudkan satu bangsa digital pembayaran Indonesia, BI sudah mengkonsolidasikan industri pembayaran Indonesia termasuk perbankan digital, perusahaan jasa pembayaran dan konektivitas integrasinya dengan loka pasar dan e-commerce.