Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan saat ini tim penyidik tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi baru yang kembali melibatkan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud.
"Penyelidikan melalui pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi saat ini sedang dilakukan sebagai upaya pengumpulan alat bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana dimaksud," ujar Ali, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Adapun dugaan tindak pidana korupsi yang baru itu, kata dia, berupa penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2019 sampai dengan 2021.
"Selama penyidikan perkara dugaan suap terdakwa Abdul Gafur Mas'ud, tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga turut dilakukannya selama menjabat Bupati PPU, yaitu penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 sampai dengan 2021," jelas dia.
Meskipun begitu, Ali belum menyampaikan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara dan para tersangka dalam kasus ini. Ia mengatakan hal tersebut akan segera diumumkan kepada publik saat penyidikan dinilai cukup dan akan disampaikan pada saat upaya paksa penangkapan ataupun penahanan.
"Pengumuman para pihak sebagai tersangka, uraian dugaan perbuatan pidana, dan pasal-pasal yang disangkakan akan kami sampaikan setelah penyidikan ini cukup yang kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan," ucap Ali.
Ia menambahkan bahwa KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi selama tahapan penyidikan agar kooperatif menghadiri panggilan dan memberikan keterangan yang jujur kepada tim penyidik.
Sebelumnya pada Kamis (13/1), KPK telah menetapkan Abdul Gafur sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021-2022 bersama lima tersangka lainnya. Awalnya, ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 12 Januari 2022.
"Penyelidikan melalui pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi saat ini sedang dilakukan sebagai upaya pengumpulan alat bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana dimaksud," ujar Ali, saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.
Adapun dugaan tindak pidana korupsi yang baru itu, kata dia, berupa penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2019 sampai dengan 2021.
"Selama penyidikan perkara dugaan suap terdakwa Abdul Gafur Mas'ud, tim penyidik menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga turut dilakukannya selama menjabat Bupati PPU, yaitu penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 sampai dengan 2021," jelas dia.
Meskipun begitu, Ali belum menyampaikan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara dan para tersangka dalam kasus ini. Ia mengatakan hal tersebut akan segera diumumkan kepada publik saat penyidikan dinilai cukup dan akan disampaikan pada saat upaya paksa penangkapan ataupun penahanan.
"Pengumuman para pihak sebagai tersangka, uraian dugaan perbuatan pidana, dan pasal-pasal yang disangkakan akan kami sampaikan setelah penyidikan ini cukup yang kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan," ucap Ali.
Ia menambahkan bahwa KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi selama tahapan penyidikan agar kooperatif menghadiri panggilan dan memberikan keterangan yang jujur kepada tim penyidik.
Sebelumnya pada Kamis (13/1), KPK telah menetapkan Abdul Gafur sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2021-2022 bersama lima tersangka lainnya. Awalnya, ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 12 Januari 2022.