Jakarta (ANTARA) -
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada penjabat gubernur yang telah dilantik pada Kamis 12 Mei 2022 ini agar dapat menjaga stabilitas daerah selama menunaikan tugas.
"Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan, karena tanpa adanya stabilitas politik pemerintahan dan keamanan semua program-program yang dipikirkan dan direncanakan akan sulit sekali dieksekusi," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut Mendagri menjelaskan gubernur merupakan pimpinan tertinggi pemerintahan dan sekaligus juga pimpinan Forkopimda di provinsi.
"Untuk itu saya meminta bapak-bapak untuk betul-betul mampu menunjukkan leadership yang kuat dan saya cukup optimistis melihat dari pengalaman track record kemampuan intelektual akademik," kata dia.
Lima penjabat gubernur yang dilantik menurut dia semuanya lulusan perguruan tinggi dan hampir semuanya mencapai tingkat doktor.
"Kita harapkan bapak-bapak bisa membangun hubungan komunikasi yang baik, ke atas dan ke pemerintah pusat. Program-program pemerintah pusat dan program-program bapak presiden yang menjadi atensi program strategis nasional tolong didukung," katanya.
Kemudian, para Pj gubernur diminta untuk membangun hubungan baik dengan Forkopimda, pimpinan Kepolisian, TNI maupun kejaksaan dan DPRD.
Dalam menjalankan tugas, menurut Tito para penjabat gubernur memiliki keuntungan karena sebagai birokrat bukan kader dari partai politik.
"Keuntungan bapak-bapak sekalian adalah bukan kader partai politik karena birokrat itu menguntungkan bapak-bapak sekalian bisa berhubungan dengan kepala daerah tingkat 1 tingkat 2 dari partai politik manapun," kata dia.
Mendagri memberikan atensi yang perlu menjadi perhatian para penjabat gubernur, yakni soal pandemi tetap jadi fokus perhatian meski sudah melandai. Selain itu soal menggerakkan roda perekonomian dan melakukan percepatan ekonomi daerah agar dapat membaik pascapandemi.
"Kemudian yang perlu juga mendapatkan atensi adalah program-program khusus yang menjadi atensi dari pemerintah pusat mulai masalah pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur. Itu memerlukan rekan-rekan, tidak bekerja di belakang meja tapi harus rajin turun blusukan mendengarkan persoalan-persoalan masyarakat," ujarnya.