Bandarlampung (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersinergi dengan pemerintah daerah serta pelaku industri jasa keuangan dalam program kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Lampung.
"Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Berdasarkan PP tersebut, BP Tapera akan segera menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan serta memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau," kata Kepala OJK Provinsi Lampung Bambang Hermanto, dalam keterangan yang diterima di Bandarlampung, Jumat.
Ia menyebutkan penyelenggaraan program ini akan diperuntukkan bagi seluruh segmen pekerja dengan asas gotong royong.
Baca juga: OJK catat 2.537 desa di Lampung miliki Agen Laku Pandai
Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, pelayanan program Tapera pada tahap awal akan difokuskan pada PNS, eks peserta Taperum-PNS, maupun PNS baru.
Selanjutnya, perluasan kepesertaan akan dilakukan secara bertahap untuk segmen pekerja penerima upah (PPU) di BUMN/BUMD/BUMDes, TNI/Polri, pekerja swasta, hingga pekerja mandiri dan pekerja sektor informal.
"OJK Lampung sangat mendukung program Tapera untuk ASN yang selanjutnya secara bertahap akan mencakup TNI POLRI, BUMN/BUMD/BUMDES, pekerja mandiri/informal serta pekerja swasta," ujarnya.
Bambang menambahkan program ini juga akan meningkatkan inklusi keuangan dengan akan didaftarkannya peserta Tapera sebagai investor retail di pasar modal melalui kontrak pengelolaan dana Tapera yang didalamnya terdapat kontrak investasi kolektif.
Baca juga: OJK-Pemprov Lampung bersinergi wujudkan perluasan akses keuangan
"Selain itu juga, program Tapera ini dapat menghidupkan kegiatan di sektor riil khususnya sektor perumahan dan sektor konstruksi pengembang perumahan," kata Bambang Hermanto
OJK Lampung juga memfasilitasi kegiatan Focus Group Discussion mengenai pembahasan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan pembiayaan infrastruktur di Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan pada 5 Mei 2021 di Bandarlampung.
Hadir Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana BP Tapera Eko Ariantoro, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Ariev Baginda Siregar, Perwakilan Bapeda Provinsi Lampung Bobby Irawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiharto Setyawan, serta beberapa perwakilan perbankan serta pelaku industri pasar modal di Provinsi Lampung.
Baca juga: Wabup Pringsewu terima audensi BP-Tapera
Dalam kesempatan tersebut, Eko Ariantoro mengatakan dana Tapera merupakan milik peserta yang akan dikelola oleh BP Tapera dengan memperhatikan 12 (dua belas) asas yaitu, kegotongroyongan, kemanfaatan, nirlaba, kehati-hatian, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian.
Kemudian keadilan, keberlanjutan, akuntabilitas, keterbukaan, portabilitas, dan dana amanat, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Tapera dan OJK.
Salah satu bentuk asas keterbukaan tersebut, peserta dapat mengakses informasi tabungan melalui portal kepesertaan yang disediakan oleh BP Tapera.
Besaran simpanan peserta adalah sebesar tiga persen, yang terdiri dari 2,5 persen ditanggung oleh pekerja dan 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja. Pada akhir masa kepesertaan, seluruh tabungan beserta imbal hasil akan dikembalikan kepada peserta. Dengan demikian, tabungan milik peserta tidak digunakan sebagai dana operasional BP Tapera.
Baca juga: OJK paparkan tantangan industri jasa keuangan 2021
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Ariev Baginda Siregar menambahkan manfaat pembiayaan perumahan melalui program Tapera tidak hanya terbatas pada pembiayaan untuk membeli rumah tetapi juga untuk pembiayaan pembangunan dan renovasi atau perbaikan rumah sehingga peserta nantinya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing.
Saat ini BP Tapera sedang melakukan penjajakan rencana initial project pembiayaan KPR murah di Kabupaten Pesawaran untuk ASN yang berpenghasilan dibawah Rp8 juta.
Saat ini pemerintah daerah bersama BP Tapera sedang melakukan pendataan ASN sebagai penabung dan penerima fasilitas pembiayaan KPR murah dengan bunga hanya 5-7 persen.
"Harapannya dengan hadirnya program Tapera ini, menjadi salah satu solusi pendanaan perumahan dan mempercepat realisasi program satu juta rumah," tambah Ariev.