KPK panggil anggota DPR Helmi Faishal
Kamis, 15 Agustus 2019 13:34 WIB
Juru Bicara Bicara KPK Febri Diansyah. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Helmi Faishal Zaini dalam penyidikan dugaan kasus korupsi penerima hadiah terkait proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.
Helmi yang juga Sekjen PBNU itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur atau Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred (HA).
"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Hong Artha John Alfred (HA)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Hong Arta ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2018 dan merupakan tersangka ke-12 dalam kasus di Kementerian PUPR tersebut.
Ia memberikan suap kepada Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai Rp10,6 miliar dan juga memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar.
Dalam kasus itu, Amran telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 4 bulan kurungan karena menerima Rp2,6 miliar, Rp15,525 miliar dan 202.816 dolar Singapura.
Selain itu, Damayanti juga telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima 278.700 dolar Singapura dan Rp1 miliar.
Helmi yang juga Sekjen PBNU itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur atau Komisaris PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Artha John Alfred (HA).
"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Hong Artha John Alfred (HA)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Hong Arta ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Juli 2018 dan merupakan tersangka ke-12 dalam kasus di Kementerian PUPR tersebut.
Ia memberikan suap kepada Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary senilai Rp10,6 miliar dan juga memberikan suap kepada mantan anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar.
Dalam kasus itu, Amran telah divonis 6 tahun penjara dan denda Rp800 juta subsider 4 bulan kurungan karena menerima Rp2,6 miliar, Rp15,525 miliar dan 202.816 dolar Singapura.
Selain itu, Damayanti juga telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima 278.700 dolar Singapura dan Rp1 miliar.
Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor : Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Dinas PUPR Lamtim segera perbaiki jembatan penghubung Desa Sukorahayu-Margasari
23 September 2025 22:11 WIB
Dikira air "Zam-zam", mantan Kadis PUPR Lamtim meninggal karena minum minyak urut
09 September 2025 16:56 WIB
Pj Bupati Pringsewu sampaikan usulan normalisasi jaringan irigasi ke kementerian PUPR
16 January 2025 13:41 WIB, 2025
Terpopuler - Lintas Daerah
Lihat Juga
Pertamina Kilang Plaju dan Dompet Dhuafa Sulsel salurkan 75.000 liter air bersih di Sigi
26 August 2026 19:57 WIB